OKTAVIAN, MUHAMMAD IKBAL and Putra, Ardi and Charin, Rizky Octa Putri (2025) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYEDIAAN TRANSPORTASI SEKOLAH SMP NEGERI 01 BURU DI KECAMATAN BURU KABUPATEN KARIMUN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Muhammad Ikbal Oktavian_2105010022_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (685kB)
	Text (Abstrak) Muhammad Ikbal Oktavian_2105010022_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text (Bab 1) Muhammad Ikbal Oktavian_2105010022_Ilmu Pemerintahan_Bab 1.pdf - Published Version Download (204kB)
	Text (Daftar Pustaka) Muhammad Ikbal Oktavian_2105010022_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (145kB)
	Text (Full Teks) Muhammad Ikbal Oktavian_2105010022_Ilmu Pemerintahan_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kecamatan Buru di Kabupaten Karimun merupakan wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan dalam aksesibilitas pendidikan. keterbatasan infrastruktur, dan minimnya transportasi umum menjadi hambatan utama bagi siswa untuk bersekolah secara aman dan tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan transportasi sekolah di wilayah tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pejabat Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Camat Buru, dan orang tua siswa. Penelitian ini menggunakan teori Responsibility Helbert J. Spiro (1969) yang mencakup tiga indikator: akuntabilitas, kewajiban, dan penyebab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah belum optimal. Rendahnya akuntabilitas tercermin dari lemahnya koordinasi dan kurangnya pengawasan terhadap kebutuhan transportasi siswa. Kewajiban pemerintah juga belum diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret atau penyediaan sarana transportasi seperti bus sekolah, meskipun kebutuhannya sangat dibutuhkan, khususnya untuk SMP Negeri 01 Buru. Faktor penyebab utamanya meliputi keterbatasan anggaran, hambatan geografis, dan lemahnya sinergi antarinstansi. Kesimpulannya, diperlukan komitmen lebih besar dari pemerintah daerah melalui perencanaan anggaran khusus, kerja sama lintas sektor, dan pelibatan masyarakat untuk menjamin akses pendidikan yang setara dan berkeadilan bagi seluruh siswa di wilayah terpencil seperti Kecamatan Buru. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perencanaan anggaran khusus, kerja sama lintas sektor, dan pelibatan masyarakat guna mewujudkan akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di daerah terpencil.

Actions (login required)

View Item