MARYAM, SITI and Riyadi, Sayed Fauzan and Putri, Rizqi Apriani (2025) TINJAUAN TATA KELOLA MARITIM DALAM DINAMIKA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI JALUR LAUT DI KEPULAUAN RIAU. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) SITI_MARYAM_2105050040_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL - COVER.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) SITI_MARYAM_2105050040_IL MU HUBUNGAN INTERNASIONAL - ABSTRAK.pdf Download (268kB)
	Text (BAB I) SITI_MARYAM_2105050040_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL - BAB I.pdf Download (293kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) SITI_MARYAM_2105050040_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL - DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (264kB)
	Text (FULL TEXT) SITI MARYAM_2105050040_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL_SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui jalur laut merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang semakin kompleks pasca pandemi COVID-19. Kepulauan Riau, sebagai wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, menjadi titik rawan bagi penyelundupan pekerja migran nonprosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika TPPO di wilayah tersebut dengan meninjau efektivitas tata kelola maritim yang dijalankan oleh institusi-institusi seperti Ditpolairud, Bakamla, TNI AL, dan BP3MI. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi, dan keterbatasan pengawasan di perairan menjadi celah utama yang dimanfaatkan oleh sindikat TPPO. Modus operandi sindikat mencakup perekrutan daring, pemalsuan dokumen, serta penggunaan pelabuhan tikus dan kapal kecil. Teori Blue Criminology digunakan untuk menganalisis ketimpangan struktural dalam penegakan hukum dan kurangnya perlindungan terhadap korban. Temuan studi ini menegaskan bahwa tata kelola maritim belum sepenuhnya responsif terhadap kejahatan lintas negara karena orientasi keamanan negara lebih diutamakan daripada pendekatan berbasis hak asasi manusia. Penelitian ini menyarankan pentingnya penguatan sistem pengawasan terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pembentukan mekanisme perlindungan korban yang komprehensif. Selain itu, reformasi tata kelola maritim perlu mengedepankan keadilan restoratif dan partisipasi masyarakat pesisir dalam mencegah kejahatan TPPO. Studi ini memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian hubungan internasional dan keamanan manusia, serta rekomendasi praktis untuk kebijakan penanggulangan TPPO di wilayah perbatasan laut Indonesia.

Actions (login required)

View Item