MANIK, IVANA DEVITA and Ramadhani, Setiawan and Firman, Firman (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR BARANG BEKAS DI KOTA BATAM. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) IVANA DEVITA MANIK_2105020047_Ilmu Administrasi Negara - Cover.pdf - Published Version Download (382kB)
	Text (Abstrak) IVANA DEVITA MANIK_2105020047_Ilmu Administrasi Negara - Abstrak.pdf - Published Version Download (123kB)
	Text (Bab I) IVANA DEVITA MANIK_2105020047_Ilmu Administrasi Negara - Bab I.pdf - Published Version Download (137kB)
	Text (Daftar Pustaka) IVANA DEVITA MANIK_2105020047_Ilmu Administrasi Negara - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (194kB)
	Text (Full Teks) IVANA DEVITA MANIK_2105020047_Ilmu Administrasi Negara - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kota Batam merupakan wilayah strategis yang termasuk dalam kawasan perdagangan bebas (FTZ). Batam kerap dimasuki barang bekas impor ilegal karena posisinya yang strategis di jalur perdagangan. Pada tahun 2024, tercatat sekitar 30 ton barang bekas masuk ke Indonesia, seperti pakaian, barang elektronik rumah tangga, furnitur dan sebagainya. Larangan terhadap impor barang bekas telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Peredaran barang tersebut menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji performa implementasi kebijakan larangan impor barang bekas di Kota Batam, berdasarkan model implementasi Van Meter dan Van Horn dengan fokus pada karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana dan kondisi sosial ekonomi politik. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggunakan model Van Meter dan Van Horn meliputi enam indikator Implementasi Kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan hasil temuan, pelaksanaan kebijakan belum mencapai hasil yang maksimal. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya dukungan dari pelaksana kebijakan. Selain itu, ketergantungan masyarakat terhadap barang bekas serta status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas membuat pengawasan menjadi lebih sulit. Masih adanya jalur masuk tidak resmi juga memperlemah pengendalian. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya penguatan kerja sama lintas lembaga, peningkatan pengawasan, serta sosialisasi kepada masyarakat agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item