PURBA, SRI REJEKI ASIH and Riyadi, Sayed Fauzan and Putri, Rizqi Apriani (2025) TATA KELOLA PELABUHAN DALAM IMPLEMENTASI ISPS CODE PADA ASPEK KEAMANAN PENGUSAHAAN PELABUHAN DI KEPULAUAN RIAU. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
![[img]](http://repositori.umrah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Cover)
SRI REJEKI ASIH PURBA_2105050052_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL_COVER.pdf - Published Version Download (572kB) |
|
Text (Abstrak)
SRI REJEKI ASIH PURBA_2105050052_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL_ABSTRAK..pdf - Published Version Download (316kB) |
|
Text (Bab I)
SRI REJEKI ASIH PURBA_ 2105050052_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL_BAB 1.pdf - Published Version Download (205kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
SRI REJEKI ASIH PURBA_2105050052_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL_DAFTAR PUSTAKA..pdf - Published Version Download (692kB) |
|
Text (Full Teks)
SRI REJEKI ASIH PURBA_2105050052_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini membahas tata kelola pelabuhan dalam implementasi International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code pada aspek keamanan pengusahaan pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau. Pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul logistik nasional, pusat perdagangan, dan pintu gerbang ekonomi internasional, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Penerapan ISPS Code merupakan standar keamanan internasional yang diwajibkan oleh International Maritime Organization (IMO) untuk mencegah ancaman terorisme, penyelundupan, dan kejahatan lintas batas, serta menjaga keberlangsungan rantai pasok maritim. Namun, efektivitas penerapan kode ini sangat dipengaruhi oleh tata kelola pelabuhan yang profesional, transparan, dan terkoordinasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka teori Multi-Level Governance dan Polycentric Governance (Roe, 2009) untuk menganalisis keterkaitan antaraktor dan tingkat pemerintahan dalam pengelolaan keamanan pelabuhan. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelabuhan-pelabuhan di Kepulauan Riau seperti Sri Bintan Pura, Batu Ampar, dan Tanjung Balai Karimun telah menerapkan sebagian besar ketentuan ISPS Code, masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur keamanan, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta kurangnya pelatihan bagi Port Facility Security Officer (PFSO). Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola pelabuhan melalui integrasi sistem keamanan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta harmonisasi kebijakan lintas sektor. Dengan langkah ini, pelabuhan di Kepulauan Riau diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan internasional serta daya saing sebagai simpul logistik maritim strategis. Kata Kunci : Tata Kelola Pelabuhan, ISPS Code, Keamanan Maritim, MultiLevel Governance, Pelabuhan Kepri
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Subjects: | 300. Ilmu Sosial > 320 Political dan Government Science/Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan > 327.598 Foreign Relations of Indonesia/Politik Luar Negeri Indonesia | |||||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Hubungan Internasional | |||||||||
| Depositing User: | user HI | |||||||||
| Date Deposited: | 14 Aug 2025 08:50 | |||||||||
| Last Modified: | 14 Aug 2025 08:50 | |||||||||
| URI: | http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/10308 |
Actions (login required)
 |
View Item |