NOVANTO, DWI ANGGA and Dewi, Haryanti and Irwandi, Syahputra (2025) KONSEP HUKUM PENCEGAHAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN ILEGAL IMPORT. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
![[img]](http://repositori.umrah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Cover)
DWI ANGGA NOVANTO_180574201094_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (465kB) |
|
Text (Abstrak)
DWI ANGGA NOVANTO_180574201094_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (221kB) |
|
Text (BAB I)
DWI ANGGA NOVANTO_180574201094_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (299kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
DWI ANGGA NOVANTO_180574201094_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (223kB) |
|
Text (Full Teks)
DWI ANGGA NOVANTO_180574201094_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran pangan olahan impor tanpa izin edar BPOM di Kota Batam yang menimbulkan potensi bahaya kesehatan dan bertentangan dengan tanggung jawab konstitusional negara menjamin hak atas kesehatan dan lingkungan hidup sehat. Tujuan penelitian adalah merumuskan konsep hukum preventif untuk menutup celah peredaran pangan ilegal melalui penguatan landasan normatif, mekanisme perizinan, dan strategi penegakan hukum terpadu. Metode yuridis empiris diterapkan dengan menganalisis perundang undangan primer, sekunder, dan tersier serta mengombinasikannya dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam pada BPOM Batam untuk menilai praktik implementasi hukum . Hasil penelitian mengidentifikasi tiga pilar pencegahan: (1) landasan normatif kuat—Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 dan kewajiban izin edar pangan (UndangUndang No. 18/2012 Pasal 91 & 142), (2) mekanisme perizinan terintegrasi— Import Permit (SKI/IPOL) dan pendaftaran e BPOM berdasarkan prinsip kehati hatian, serta (3) penegakan hukum sinergis—wewenang investigasi, penyitaan, dan pemusnahan oleh PPNS BPOM didukung koordinasi dengan Bea Cukai dan Kepolisian . Kesimpulannya, konsep hukum ini diharapkan menjamin hanya pangan olahan impor berizin yang beredar, meminimalkan risiko konsumen, dan memberikan efek jera nyata bagi pelanggar.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Subjects: | 300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum | |||||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Hukum | |||||||||
| Depositing User: | user ilmuhukum | |||||||||
| Date Deposited: | 14 Aug 2025 08:18 | |||||||||
| Last Modified: | 14 Aug 2025 08:18 | |||||||||
| URI: | http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/10311 |
Actions (login required)
 |
View Item |