NURLIANTI, ARIFA and Sri, Wahyuni and Rizky, Octa Putri Charin (2026) STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENURUNKAN ANGKA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ARIFA NURLIANTI_2105010037_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (469kB)
	Text (Abstrak) ARIFA NURLIANTI_2105010037_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (158kB)
	Text (Bab I) ARIFA NURLIANTI_2105010037_Ilmu Pemerintahan_Bab I.pdf - Published Version Download (255kB)
	Text (Daftar Pustaka) ARIFA NURLIANTI_2105010037_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (173kB)
	Text (Full Teks) ARIFA NURLIANTI_2105010037_Ilmu Pemerintahan_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja baik di sektor publik maupun sektor domestik, seperti kekerasan yang terjadi di Kota Tanjungpinang selalu ada disetiap tahunnya walaupun pernah adanya penurunan kasus kekerasan seksual namun tetap saja kekerasan seksual sulit untuk dihapuskan. Tujuan peneliti melakukan penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh DP3APM Kota Tanjungpinang dalam menghadapi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi disetiap tahunnya. Metode dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kebijakan menurut George Edward III yang terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Hasil temuan dari penelitian ini ialah implementasi kebijakan penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Tanjungpinang menunjukkan perkembangan yang positif dalam merespons tingginya kasus pada tahun 2023, yang dipengaruhi oleh lemahnya upaya pencegahan di tingkat keluarga dan masyarakat. Penguatan pelaksanaan kebijakan pada tahun 2024 melalui peningkatan koordinasi antara DP3APM, UPTD PPA, dan Aparat Penegak Hukum, perluasan sosialisasi, serta peningkatan kualitas layanan pendampingan korban berkontribusi pada penurunan jumlah kasus. Dukungan sumber daya, pemanfaatan media komunikasi, serta komitmen pelaksana kebijakan dalam penegakan hukum dan evaluasi berkelanjutan turut meningkatkan efektivitas penanganan. Namun demikian, keberlanjutan penurunan kasus masih memerlukan konsistensi pelaksanaan kebijakan serta penguatan peran keluarga dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kekerasan Seksual, Perempuan, Tanjungpinang

Actions (login required)

View Item