HUTAGALUNG, EVAN IVANDER and Endri, Endri and Syahputra, Irwandi (2026) ANALISIS HUKUM PERAMPASAN ASET DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI BENTUK PEMIDANAAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) EVAN_IVANDER_HUTAGALUNG_2205040154_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (524kB)
	Text (Abstrak) EVAN_IVANDER_HUTAGALUNG_2205040154_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (275kB)
	Text (Bab 1) EVAN_IVANDER_HUTAGALUNG_2205040154_Ilmu Hukum - Bab 1.pdf - Published Version Download (329kB)
	Text (Daftar Pustaka) EVAN_IVANDER_HUTAGALUNG_2205040154_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (286kB)
	Text (Full Teks) EVAN_IVANDER_HUTAGALUNG_2205040154_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara. Praktik pemidanaan konvensional yang selama ini lebih menitikberatkan pada pidana penjara dinilai belum efektif dalam mencapai tujuan pemulihan kerugian keuangan negara, sehingga perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan pidana modern. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan hukum perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, sejauh mana efektivitas penerapannya dalam pengembalian kerugian keuangan negara, serta apa saja tantangan yuridis dan praktis dalam penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka yuridis perampasan aset dalam hukum positif Indonesia, mengevaluasi efektivitas implementasinya, serta merumuskan urgensi pembaruan regulasi perampasan aset sebagai bagian dari paradigma baru pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset tindak pidana korupsi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun penerapannya belum optimal karena keterbatasan norma, fragmentasi pengaturan, perbedaan penafsiran aparat penegak hukum, serta ketiadaan undang-undang khusus tentang perampasan aset. Selain itu, mekanisme non-conviction-based asset forfeiture belum memiliki dasar hukum yang kuat sehingga sulit diterapkan secara efektif. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi perampasan aset, termasuk melalui penguatan kerangka hukum non-conviction-based asset forfeiture, merupakan kebutuhan mendesak guna meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan semata-mata pemidanaan formal.

Actions (login required)

View Item