AKIKA YUZANI, DARA and Endri, Endri and Ayu, Efritadewi (2026) UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PEREDARAN SKINCARE ILEGAL DI PASAR ENCIK PUAN PERAK KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Dara Akika Yuzani_2105040113_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (387kB)
	Text (Abstrak) Dara Akika Yuzani_2105040113_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (333kB)
	Text (BAB 1) Dara Akika Yuzani_2105040113_Ilmu Hukum - BAB 1.pdf - Published Version Download (427kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dara Akika Yuzani_2105040113_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (339kB)
	Text (Fullteks) Dara Akika Yuzani_2105040113_Ilmu Hukum - Fullteks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

BPOM menetapkan kebijakan larangan mengedarkan skincare ilegal, sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Skincare Tabita dinyatakan ilegal karena tidak memiliki izin edar serta mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon. Di Kota Tanjungpinang, penegakan hukum terhadap peredaran skincare ilegal masih belum efektif, terutama di Pasar Encik Puan Perak. Peredaran terus berlanjut akibat keterbatasan dalam penegakan hukum pidana dan rendahnya kesadaran masyarakat pada bahayanya menggunakan produk ilegal. Permasalahan dalam penelitian berisi bagaimana upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran skincare ilegal bermerek Tabita di Pasar Encik Puan Perak dan Apa saja kendala yang dihadapi Loka POM dalam pelaksanaannya. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran skincare ilegal bermerek Tabita serta untuk menyelidiki hambatan yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan Adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yakni mengkaji pelaksanaan hukum berdasarkan aturan dan fakta lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran skincare ilegal belum sepenuhnya maksimal, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kesadaran Masyarakat. Akibatnya, masih maraknya peredaran skincare ilegal bermerek tabita. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran skincare ilegal di Pasar Encik Puan Perak Kota Tanjungpinang sejatinya telah memiliki landasan hukum yang kuat, namun pelaksanaan penegakannya belum berjalan secara optimal. Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi kepada masyarakat guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif.

Actions (login required)

View Item