HAFISYA, WANDA and Efritadewi, Ayu and Syahputra, Irwandi (2026) UPAYA JAKSA DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUD-TPK/2025/PT.TPG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) WANDA HAFISYA_2105040003_ILMU HUKUM_COVER.pdf - Published Version Download (659kB)
	Text (Abstrak) WANDA HAFISYA_2105040003_ILMU HUKUM_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (455kB)
	Text (Bab 1) WANDA HAFISYA_2105040003_ILMU HUKUM_BAB I.pdf - Published Version Download (404kB)
	Text (Daftar Pustaka) WANDA HAFISYA_2105040003_ILMU HUKUM_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (392kB)
	Text (Full Teks) WANDA HAFISYA_2105040003_ILMU HUKUM_FULL TEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana korupsi yakni kejahatan luar biasa yang berdampak pada kerugian keuangan negara, sehingga upaya pemulihan kerugian negara menjadi aspek penting dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya jaksa dalam mengembalikan kerugian negara pada tindak pidana korupsi serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaannya. Metode penelitian ini yakni penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Data didapatkan melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak terkait, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa majelis hakim telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebagai bentuk upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi. Penerapan pidana uang pengganti tersebut mencerminkan orientasi pemidanaan yakni dengan mengembalikan kerugian negara sebagai akibat langsung dari tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pemulihan kerugian negara, antara lain berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai besaran kerugian negara, keterbatasan kemampuan terpidana dalam memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti, serta proses penelusuran dan penyitaan aset hasil tindak pidana yang memerlukan waktu dan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Kendala tersebut berdampak pada belum optimalnya realisasi pengembalian kerugian negara secara cepat dan menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penelusuran aset, konsistensi penerapan pidana tambahan uang pengganti oleh hakim, serta sinergi yang lebih efektif antara aparat penegak hukum dan lembaga auditor negara guna menjamin terwujudnya pemulihan kerugian negara secara maksimal dalam perkara tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item