KURNIARULLAH, MUHAMMAD RIZKI and Efritadewi, Ayu and Harmain, Irfan (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SIBER RANSOMWARE DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) MUHAMMAD_RIZKI_KURNIARULLAH_2205040077_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (688kB)
	Text (Abstrak) MUHAMMAD_RIZKI_KURNIARULLAH_2205040077_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (265kB)
	Text (BAB I) MUHAMMAD_RIZKI_KURNIARULLAH_2205040077_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (341kB)
	Text (Daftar Pustaka) MUHAMMAD_RIZKI_KURNIARULLAH_2205040077_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (256kB)
	Text (Full Teks) MUHAMMAD_RIZKI_KURNIARULLAH_2205040077_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam problematika yuridis terkait tindak pidana siber ransomware dalam kerangka hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi kompleksitas modus operandi sistematis yang melatarbelakangi kejahatan tersebut. Metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk membedah sinkronisasi aturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, upaya penanggulangan ransomware di Indonesia saat ini masih bertumpu pada instrumen hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, keseluruhan regulasi tersebut dinilai masih bersifat parsial, fragmentaris, dan reaktif, karena cenderung menitikberatkan pada aspek vandalisme digital seperti akses ilegal atau perusakan data secara terpisah, sehingga gagal menjangkau hakikat ransomware sebagai kejahatan hibrida yang menyatukan sabotase teknis dengan motif pemerasan ekonomi yang sangat kompleks. Dalam aspek operasional, penelitian ini menemukan bahwa modus operandi ransomware dijalankan melalui tahapan yang sangat terorganisir, diawali dengan teknik phishing dan rekayasa sosial sebagai pintu masuk utama penetrasi sistem. Pelaku kemudian memanipulasi fitur internal sistem sehingga serangan sulit terdeteksi, yang diikuti dengan enkripsi data massal serta pelumpuhan sistem cadangan (backup) secara permanen. Fenomena ini semakin diperparah dengan munculnya strategi double extortion dan model bisnis Ransomware-as-a-Service (RaaS) yang memanfaatkan anonimitas aset kripto untuk mengaburkan jejak transaksi finansial. Kesimpulannya, adanya ketidakjelasan konsep dan fragmentasi hukum saat ini yang memicu adanya fenomena kekaburan norma sehingga menciptakan celah penegakan hukum yang signifikan, sehingga diperlukan langkah mendesak berupa harmonisasi regulasi melalui formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif guna memperkuat ketahanan siber nasional dan menjamin kepastian hukum yang utuh di ruang digital Indonesia. Kata Kunci: Ransomware, Hukum Positif Indonesia

Actions (login required)

View Item