GORAT, CINDY VERINDICA and Anastasia Wiwik, Swastiwi and Ilhamda Fattah, Kaloko (2026) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN INTERNATIONAL CONVENTION MIGRAN WORKERS TAHUN 1990. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) CINDY_VERINDICA_GORAT_2205040113_ILMU HUKUM - Cover.pdf - Published Version Download (922kB)
	Text (Abstrak) CINDY_VERINDICA_GORAT_2205040113_ILMU HUKUM - Abstrak.pdf - Published Version Download (264kB)
	Text (BAB 1) CINDY_VERINDICA_GORAT_2205040113_ILMU HUKUM - BAB 1.pdf - Published Version Download (271kB)
	Text (Daftar Pustaka) CINDY_VERINDICA_GORAT_2205040113_ILMU HUKUM - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (247kB)
	Text (Full Teks) Cindy_Verindica_Gorat_2205040113_Ilmu Hukum - Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, dalam praktik penempatan PMI ke Malaysia khususnya sektor domestik, masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti eksploitasi, kekerasan, pelanggaran kontrak kerja, serta lemahnya pengawasan meskipun pekerja telah direkrut melalui jalur resmi. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia menandatangani MoU Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Domestik Indonesia di Malaysia pada tahun 2022 yang mewajibkan penerapan One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya mekanisme penempatan resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah strategis yang seharusnya ditempuh pemerintah untuk menyikapi ketidakefektifan pelaksanaan hukum nasional dan hukum internasional dalam melindungi PMI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan OCS telah memperbaiki tata kelola penempatan PMI secara administratif melalui penyatuan proses rekrutmen, verifikasi, dan pendataan dalam satu mekanisme resmi. Namun demikian, implementasi OCS belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan pasca-penempatan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan perlindungan (protection gap) antara norma hukum dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penguatan OCS perlu diarahkan pada pembenahan kerangka normatif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi standar perlindungan hukum nasional dan internasional agar mampu menjamin perlindungan PMI secara komperhensif dan berkeadilan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, MoU Indonesia-Malaysia, One Channel System

Actions (login required)

View Item