YULIANSYAH, REKY and Suryadi, Suryadi and Nuraini, Lia (2026) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR PADA PENGADILAN AGAMA KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Reky Yuliansyah_2105040075_Ilmu Hukum-Cover.pdf - Published Version Download (373kB)
	Text (Abstrak) Reky Yuliansyah_2105040075_Ilmu Hukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (260kB)
	Text (BAB I) Reky Yuliansyah_2105040075_Ilmu Hukum-BAB I.pdf - Published Version Download (409kB)
	Text (Daftar Pustaka) Reky Yuliansyah_2105040075_Ilmu Hukum-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (486kB)
	Text (Fullteks) Reky Yuliansyah_2105040075_Ilmu Hukum-Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Dispensasi nikah dibawah umur merupakan permohonan keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk pria maupun wanita, namun dalam praktiknya di Pengadilan Agama Tanjungpinang selama priode 2020-2024 masih banyak ditemukan permohonan dispensasi nikah anak dibawah umur setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum, prosedur, serta pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur pada Pengadilan Agama Kota Tanjungpinang, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu normatif. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa permohonan dispensasi nikah merupakan perkara voluntair yang diajukan oleh orang tua atau wali anak yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pemeriksaan dan penetapan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Tanjungpinang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya menilai aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan, seperti kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan, menjaga kehormatan keluarga, serta kepastian status hukum anak yang akan dilahirkan. Selain itu, hakim memperhatikan kesiapan mental dan fisik anak, kondisi psikologis, latar belakang keluarga, serta memastikan tidak adanya paksaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun dispensasi nikah diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum, praktik tersebut masih memerlukan pengawasan dan upaya pencegahan yang lebih optimal guna menekan angka perkawinan anak di Kota Tanjungpinang.

Actions (login required)

View Item