SIMANJUNTAK, TIODORASI and Haryanti, Dewi and Irman, Irman (2026) KONSTITUSIONALITAS PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN LOKAL BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
![[img]](http://repositori.umrah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
TIODORASI_SIMANJUNTAK_2205040073_ILMU HUKUM_Cover.pdf - Published Version Download (651kB) |
|
Text (ABSTRAK)
TIODORASI_SIMANJUNTAK_2205040073_ILMU HUKUM_Abstrak.pdf - Published Version Download (331kB) |
|
Text (BAB I)
TIODORASI_SIMANJUNTAK_2205040073_ILMU HUKUM_Bab I.pdf - Published Version Download (335kB) |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
TIODORASI_SIMANJUNTAK_2205040073_ILMU HUKUM_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (262kB) |
|
Text (FULL TEKS)
TIODORASI_SIMANJUNTAK_2205040073_ILMU HUKUM_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Perubahan desain pemilihan umum di Indonesia pasca Reformasi menunjukkan dinamika penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait prinsip keserentakan Pemilu. Penelitian ini berangkat dari permasalahan pada konsdisi empirik penyelenggaraan pemilu serentak 5 kotak pada pemilu tahun 2019 dan pemilu tahun 2024 dan dengan adanya perbedaan penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap desain Pemilu, yang kemudian bermuara pada Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Rumusan masalah penelitian ini adalah mengenai kesesuaian Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstitusionalitas pemisahan Pemilu dalam kerangka UUD 1945. Penelitian menggunakan teori konstitusionalisme dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah dinyatakan sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan penafsiran konstitusional yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Subjects: | 300. Ilmu Sosial > 303.625. Teror, Terorisme 300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum 300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum > 342.07 Election Law/Hukum Pemilihan Umum, Hukum Pemilu 300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum > 342.598 Constitutional Law of Indonesia/Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia |
|||||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Hukum | |||||||||
| Depositing User: | user ilmuhukum | |||||||||
| Date Deposited: | 03 Feb 2026 07:20 | |||||||||
| Last Modified: | 03 Feb 2026 07:20 | |||||||||
| URI: | http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/10854 |
Actions (login required)
 |
View Item |