EFENDI, HENDRI and Thahira, Atika and Putri, Rizqi Apriani (2026) IMPLEMENTASI CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024 SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KONSERVASI PENYU DI KEPULAUAN ANAMBAS. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Hendri Efendi_2205040033_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (285kB)
	Text (Abstrak) Hendri Efendi_2205040033_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (155kB)
	Text (BAB I) Hendri Efendi_2205040033_Ilmu Hukum_BAB 1.pdf - Published Version Download (126kB)
	Text (Daftar Pustaka) Hendri Efendi_2205040033_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (121kB)
	Text (Full Teks) Hendri Efendi_2205040033_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 serta dampaknya terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam konservasi penyu di Kepulauan Anambas. Penyu, sebagai spesies yang dilindungi secara internasional dan terdaftar dalam Apendiks I CITES, menghadapi ancaman signifikan dari praktik pengambilan dan perdagangan telur ilegal, khususnya di wilayah pesisir Anambas, meskipun Indonesia telah meratifikasi CITES dan mengadopsinya ke dalam hukum nasional. Permasalahan utama adalah belum optimalnya implementasi hukum ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengatasi kesenjangan antara hukum tertulis (law in the books) dan praktik di lapangan (law in action). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kuesioner, dan wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, mengaitkan temuan empiris dengan teori Sociological Jurisprudence dan Sustainable Development Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU Nomor 32 Tahun 2024 telah selaras dengan prinsip CITES untuk perlindungan penyu. Dari perspektif Sociological Jurisprudence, hukum konservasi penyu belum menjadi living law. Sementara itu, Sustainable Development Theory menunjukkan bahwa kebijakan konservasi belum mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi secara optimal. Sebagai kesimpulan, implementasi CITES dalam UU Nomor 32 Tahun 2024 di Kepulauan Anambas belum berhasil secara efektif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap konservasi penyu, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Kata kunci: CITES, konservasi penyu, kesadaran hukum, Kepulauan Anambas, pembangunan berkelanjutan

Actions (login required)

View Item