ASMITA, JULIA and Muhammad Fajar, Hidayat and Lia, Nuraini (2026) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN OLAHAN HOME INDUSTRY TANPA TANGGAL KADALUWARSA PADA PRODUK KERUPUK DI PULAU SINGKEP KABUPATEN LINGGA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) JULIA_ASMITA_2105040065_IlmuHukum-Cover.pdf - Published Version Download (308kB)
	Text (Abstrak) JULIA_ASMITA_2105040065_ImuHukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (66kB)
	Text (BAB 1) JULIA_ASMITA_2105040065_ImuHukum-Bab 1.pdf - Published Version Download (239kB)
	Text (Daftar Pustaka) JULIA_ASMITA_2105040065_ImuHukum-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (234kB)
	Text (Full Teks) JULIA_ASMITA_2105040065_ImuHukum-Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan konsumen terhadap produk makanan olahan home industry, khususnya kerupuk, yang beredar tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa di Pulau Singkep Kabupaten Lingga menjadi fokus utama penelitian ini. Latar belakang masalah ini didasari oleh tidak adanya pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk kerupuk di Pulau Singkep, yang secara hukum melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, sehingga berpotensi merugikan konsumen dari segi keamanan dan kualitas produk. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan olahan home industry tanpa tanggal kadaluwarsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan konsumen terhadap produk kerupuk home industry tanpa tanggal kedaluwarsa di Pulau Singkep Kabupaten Lingga, mencakup tiga pendekatan perdata (ganti rugi berdasarkan Pasal 19 dan gugatan via BPSK Pasal 45 UUPK), administratif (sanksi pemerintah mulai teguran hingga pencabutan izin Pasal 60 UUPK), serta pidana (hukuman pelaku usaha Pasal 62 UUPK akibat pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK) untuk menjamin keselamatan konsumen.

Actions (login required)

View Item