SYAHPUTRA, ALDO and Ady, Muzwardi and Ilhamda, Fattah Kaloko (2026) KAJIAN NORMATIF PENYELESAIAN EXCESSIVE CLAIM DI LAUT NATUNA UTARA MELALUI SKEMA JOINT DEVEPLOMENT. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ALDO_SYAHPUTRA_2205040014_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (809kB)
	Text (Abstrak) ALDO_SYAHPUTRA_2205040014_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (452kB)
	Text (BAB I) ALDO_SYAHPUTRA_2205040014_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (588kB)
	Text (Daftar Pustaka) ALDO_SYAHPUTRA_2205040014_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (322kB)
	Text (Full Teks) ALDO_SYAHPUTRA_2205040014_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis penyelesaian excessive claim Republik Rakyat Tiongkok di Laut Natuna Utara melalui opsi joint development dengan menggunakan pendekatan hukum internasional dan conflict theory menurut Hans J. Morgenthau. Klaim Tiongkok yang bersumber dari nine-dash line dan konsep historic rights dinilai sebagai klaim sepihak yang tidak memiliki dasar hukum dalam rezim UNCLOS 1982, khususnya dalam pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif yang berbasis prinsip jarak dari garis pangkal. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Republik Rakyat Tiongkok tidak secara eksplisit mengklaim kedaulatan atas Laut Natuna Utara, praktik kehadiran kapal ikan dan penjaga pantai menunjukkan pola assertive non-recognition terhadap hak berdaulat Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan joint development di Laut Natuna Utara mengandung risiko normatif dan strategis bagi Indonesia apabila tidak disertai klausul without prejudice yang tegas dan pengakuan eksplisit atas hak berdaulat Indonesia. Oleh karena itu, joint development hanya dapat ditempatkan sebagai langkah taktis dan sementara dalam pengelolaan konflik, sementara penyelesaian berkelanjutan tetap harus bertumpu pada penegakan kepatuhan terhadap UNCLOS 1982 dan penguatan posisi hukum Indonesia dalam rezim hukum laut internasional. Kata kunci: excessive claim, Laut Natuna Utara, joint development, conflict theory, UNCLOS 1982.

Actions (login required)

View Item