SUAINUR SONA, RISKA and Suryadi, Suryadi and Nuraini, Lia (2026) ANALISIS KEDUDUKAN HAK WARIS PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (STUDI PENETAPAN NOMOR 38/PDT.P/2024/PN TPG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) RISKA SUAINUR SONA_2105040046_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Abstrak) RISKA SUAINUR SONA_2105040046_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (344kB)
	Text (BAB I) RISKA SUAINUR SONA_2105040046_Ilmu Hukum_BAB I.pdf - Published Version Download (347kB)
	Text (Daftar Pustaka) RISKA SUAINUR SONA_2105040046_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (Full Teks) RISKA SUAINUR SONA_2105040046_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kedudukan penyandang disabilitas intelektual sebagai ahli waris dalam pewarisan serta analisis penetapan pengampuan bagi penyandang disabilitas. Fenomena pewarisan penyandang disabilitas intelektual seringkali terjadi tidak diberikan sebagaimana mestinya, dengan dalih ketidakmampuan anak penyandang disabilitas intelektual dalam memahami atau mengelola harta warisan, padahal hal tersebut bertentangan dengan asa perlindungan hukum dan keadilan dalam hukum waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan ahli waris penyandang disabilitas Intelektual dalam sistem hukum waris Indonesia, khususnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam dan menganalisis penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan pengampuan ahli waris penyandang disabilitas intelektual pada Penetapan Pengadilan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tpg. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui aturan perundang-undangan yang relevan, jurnal, skripsi dan buku-buku terkait hukum waris di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyandang disabilitas intelektual ditempatkan di bawah pengampuan. Kedudukan sebagai ahli waris tidak hilang, tapi ada pembatasan dalam pengelolaan harta warisan tersebut. Mereka dapat mengajukan permohonan pengampuan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama agar hak mereka dalam mewaris tetap ada tapi melalui pengangkatan pengampuan untuk bertindak. Sesuai dengan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berhak mengajukan pengampuan adalah keluarga sedarah dalam garis lurus dan samping sampai derajat keempat.

Actions (login required)

View Item