RIAUROIKHA, HILMALIA SESY and Thahira, Atika and Putri, Rizqi Apriani (2026) IMPLIKASI YURIDIS PETA STANDAR TIONGKOK 2023 TERHADAP HAK BERDAULAT INDONESIA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF LAUT NATUNA UTARA MENURUT UNCLOS 1982. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) HILMALIA SESY RIAUROIKHA_2205040035_ILMU HUKUM_COVER.pdf - Published Version Download (697kB)
	Text (Abstrak) HILMALIA SESY RIAUROIKHA_2205040035_ILMU HUKUM_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (Bab 1) HILMALIA SESY RIAUROIKHA_2205040035_ILMU HUKUM_BAB 1.pdf - Published Version Download (333kB)
	Text (Daftar Pustaka) HILMALIA SESY RIAUROIKHA_2205040035_ILMU HUKUM_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (270kB)
	Text (Full Teks) HILMALIA SESY RIAUROIKHA_2205040035_ILMU HUKUM_FULL TEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penerbitan Peta Standar Tiongkok Tahun 2023 yang menampilkan klaim sepihak melalui garis Ten-Dash Line merupakan kelanjutan sekaligus perluasan dari klaim Nine-Dash Line yang sejak lama menjadi sumber permasalahan maritim di Laut Cina Selatan. Penambahan garis tersebut memperluas jangkauan klaim maritim Tiongkok hingga mencakup wilayah yang menurut hukum laut internasional merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara, suatu kawasan yang strategis karena potensi besar sumber daya perikanan serta minyak dan gas. Pencantuman wilayah ZEE Indonesia dalam peta nasional Tiongkok menimbulkan ketidakpastian hukum, meningkatnya kehadiran kapal asing, serta ancaman terhadap pelaksanaan hak eksplorasi, eksploitasi, dan perlindungan lingkungan laut yang secara hukum menjadi kewenangan eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982, sehingga memperlihatkan adanya ketegangan antara norma hukum laut internasional dan praktik negara di lapangan.Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis Peta Standar Tiongkok 2023 terhadap hak berdaulat Indonesia di ZEE Laut Natuna Utara menurut UNCLOS 1982. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan norma dan fakta hukum berdasarkan asas hukum internasional serta teori kepatuhan dan persetujuan negara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peta tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak mengubah status hukum ZEE Indonesia, namun secara nyata meningkatkan tekanan politik, potensi pelanggaran yurisdiksi, dan risiko gangguan keamanan maritim. Klaim Ten-Dash Line juga mencerminkan ketidaksesuaian antara persetujuan formal Tiongkok sebagai negara pihak UNCLOS dan tingkat kepatuhannya dalam praktik. Dengan demikian, meskipun hak berdaulat Indonesia tetap terlindungi secara yuridis, Peta Standar Tiongkok 2023 memperkuat tantangan politik dan keamanan dalam pelaksanaannya, sehingga penguatan diplomasi hukum, konsistensi posisi internasional, dan peningkatan penegakan hukum maritim menjadi langkah penting untuk menjaga kepentingan nasional di Laut Natuna Utara.

Actions (login required)

View Item