RISKIO, RISKIO and Irwandi, Syahputra and Ayu, Efritadewi (2026) ANALISIS PIDANA DENDA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH ZEEI (STUDI PUTUSAN NO.11/PID.SUS-PRK/2024/PN TPG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) RISKIO_2105040011_Ilmuhukum-Cover.pdf - Published Version Download (893kB)
	Text (Abstrak) RISKIO_2105040011_Ilmuhukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (285kB)
	Text (BAB I) RISKIO_2105040011_Ilmuhukum-BAB I.pdf - Published Version Download (380kB)
	Text (Daftar Pustaka) RISKIO_2105040011_Ilmuhukum-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (266kB)
	Text (FullTeks) RISKIO_2105040011_Ilmuhukum-Full Teks-1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan pidana denda terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dengan fokus studi pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi denda bagi pelaku asing mengingat adanya kendala eksekusi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana denda terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan dalam lingkup putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif analitis dengan teknik deduktif. Analisis penelitian ini didasarkan pada teori pemidanaan, khususnya teori gabungan yang menekankan aspek keadilan, pencegahan, dan efek jera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana denda terhadap Terdakwa Cao Van Luyen telah sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 92 UU Perikanan. Namun, terdapat anomali dalam putusan ini dibandingkan dengan tren putusan lain di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yaitu tidak dicantumkannya pidana penjara maupun pidana kurungan pengganti (subsider) apabila denda tidak dibayar. Hal ini menimbulkan celah hukum (legal loophole) yang melemahkan daya paksa negara, karena pelaku warga negara asing berisiko dideportasi tanpa melaksanakan kewajiban putusan. Kesimpulannya, ketiadaan mekanisme eksekusi alternatif menyebabkan putusan pidana denda terhadap warga negara asing menjadi kurang efektif dan belum optimal dalam memberikan efek jera serta perlindungan kedaulatan perairan Indonesia.

Actions (login required)

View Item