RAMADHANI, RIZKY and Syahputra, Irwandi and Arjuna, Hendra (2026) IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR (STUDI KASUS BATAM KOTA). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) RIZKY RAMADHANI_2105040076_Ilmu Hukum-Cover.pdf - Published Version Download (699kB)
	Text (Abstrak) RIZKY RAMADHANI_2105040076_Ilmu Hukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (749kB)
	Text (BAB I) RIZKY RAMADHANI_2105040076_Ilmu Hukum-BAB I.pdf - Published Version Download (796kB)
	Text (Daftar Pustaka) RIZKY RAMADHANI_2105040076_Ilmu Hukum-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (804kB)
	Text (Full Teks) RIZKY RAMADHANI_2105040076_Ilmu Hukum-Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran pungutan liar oleh juru parkir studi kasus batam kota. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran pungutan liar yang di lakukan oleh juru parkir dan juga bagaimana hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pelanggaran yang di lakukan oleh juru parkir. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap praktik pungutan liar yang dilakukan oleh juru parker di Batam Kota serta mengidentifikasi faktor – faktor yang menghambat efektivitas proses penegakannya. Metode penelitian yang diggunakan adalah metode normatif empiris dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan Kota Batam, dan Satpol PP di wilayah Batam Kota untuk melihat efektivitas penerapan hukum yang dilakukan dilapangan. Analisis didasarkan pada teori penegakan hukum, khusus nya penegakan hukum terhadap pelaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar oleh juru parker di Kota Batam masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh operasi penindakan yang masih bersifat incidental sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Kondisi tersebut diperparah oleh beberapa hambatan, antara lain budaya permisif masyarakat yang menganggap pungli kecil sebagai hall umrah, tekanan ekonomi pelaku, serta kurangnya koordinasi dan sarana prasarana pendukung penegakan hukum. Kesimpulannya, ketidakpastian dalam penegakan hukum pidana mengakibatkan meningkatnya kasus pelanggaran oleh juru parkir liar. Banyaknya hambatan struktural, subtansial, dan kultural menyebabkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar oleh juru parkir di Batam Kota menjadi tidak efektif.

Actions (login required)

View Item