SULAIMAN, SULAIMAN and Kurnianingsih, Fitri and Okparizan, Okparizan (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU. S2 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) SULAIMAN_2300017007_MAP_COVER_.pdf - Published Version Download (455kB)
	Text (ABSTRAK) SULAIMAN_2300017007_MAP_ABSTRAK_.pdf - Published Version Download (124kB)
	Text (BAB 1) SULAIMAN_2300017007_MAP_BAB 1 __.pdf - Published Version Download (154kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) SULAIMAN_2300017007_MAP_DAFTAR PUSTAKA_.pdf - Published Version Download (140kB)
	Text (FULL TEKS) SULAIMAN_2300017007_MAP_FULL TEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan profesionalisme aparatur dan kualitas kinerja pemerintahan. Salah satu jabatan fungsional yang mengalami peningkatan signifikan akibat kebijakan ini adalah Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), termasuk di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyetaraan jabatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan normatif, namun pelaksanaannya belum optimal. Pemahaman teknis terhadap peran JFAK masih terbatas, dukungan sumber daya dan pengembangan kompetensi belum memadai, penerimaan kebijakan cenderung bersifat administratif, serta belum tersedianya pedoman teknis dan SOP di tingkat daerah. Kebijakan penyetaraan jabatan merupakan langkah positif dalam reformasi birokrasi, namun memerlukan penguatan pada aspek implementasi agar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dapat berperan lebih optimal dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik di Provinsi Kepulauan Riau. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyetaraan Jabatan, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Edward III.

Actions (login required)

View Item