PURBA, OWEN FOWEL and Dian Mustika, Intan and Muhammad Fajar, Hidayat (2026) ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT SUKU LAUT DI DESA AIR GLUBI KECAMATAN BINTAN PESISIR KABUPATEN BINTAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) OWEN FOWEL PURBA_2205040101_Prodi Ilmu Hukum_COVER.pdf Download (783kB)
	Text (Abstrak) OWEN FOWEL PURBA_2205040101_ILMU HUKUM_ABSTRAK.pdf Download (229kB)
	Text (Bab I) OWEN FOWEL PURBA_2205040101_ILMU HUKUM_BAB 1.pdf Download (230kB)
	Text (Daftar Pustaka) OWEN FOWEL PURBA_2205040101_ILMU HUKUM_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (242kB)
	Text (Full Teks) OWEN FOWEL PURBA_2205040101_ILMU HUKUM_FULL TEKS.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia masih berperan penting dalam mengatur pembagian waris pada masyarakat adat, termasuk masyarakat Suku Laut di Kepulauan Riau yang hingga kini mempertahankan praktik kewarisan berdasarkan norma adat yang hidup dalam komunitasnya. Permasalahan penelitian ini terletak pada belum terkodifikasinya norma kewarisan adat, kuatnya budaya lisan dan ikatan kekerabatan, serta potensi disharmoni antara hukum adat dan hukum nasional yang menekankan kepastian hukum dan prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembagian waris menurut hukum adat Suku Laut, menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam kerangka hukum nasional, serta mengidentifikasi kendala dan potensi konflik yang muncul dalam praktik kewarisan adat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, dengan analisis normatif terhadap doktrin hukum adat, asas kewarisan adat, dan ketentuan hukum nasional yang relevan, serta analisis empiris melalui wawancara dan observasi terhadap tetua adat, kepala komunitas, dan pihak terkait guna memperoleh data faktual mengenai praktik pembagian waris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris pada masyarakat Suku Laut didasarkan pada nilai kekeluargaan, musyawarah, dan keseimbangan sosial, namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidakseragaman penerapan norma adat serta potensi konflik internal dalam keluarga atau komunitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum adat Suku Laut memiliki legitimasi sosial yang kuat dan tetap relevan dalam mengatur kewarisan, namun memerlukan upaya harmonisasi dengan hukum nasional agar keberlanjutan nilai adat dapat terjaga tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Actions (login required)

View Item