ANJANI, SHARA and Endri, Endri and Irwandi, Syahputra (2026) ANALISIS DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN (STUDI PERBANDINGAN DALAM KUHP LAMA DAN KUHP BARU). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) SHARA ANJANI_2105040040_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (529kB)
	Text (Abstrak) SHARA ANJANI_2105040040_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text (BAB I) SHARA ANJANI_2105040040_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (302kB)
	Text (Daftar Pustaka) SHARA ANJANI_2105040040_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (244kB)
	Text (Full Teks) SHARA ANJANI_2105040040_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perzinahan merupakan perbuatan yang dipandang sensitif dalam masyarakat Indonesia karena berkaitan erat dengan nilai moral, agama, dan kesusilaan, serta berpotensi mengganggu keutuhan keluarga. Pengaturan tindak pidana perzinahan dalam hukum pidana Indonesia mengalami perubahan signifikan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait karakter delik aduan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 284 KUHP lama. Perubahan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai arah pembaruan hukum pidana dan implikasinya terhadap perlindungan nilai moral serta penghormatan terhadap ranah privat individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan delik aduan dalam tindak pidana perzinahan antara KUHP lama dan KUHP baru, serta menelaah arah kebijakan pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama mengatur perzinahan sebagai delik aduan absolut dengan ruang lingkup terbatas pada pelaku yang terikat perkawinan dan hak pengaduan yang hanya dimiliki oleh pasangan sah. Sementara itu, KUHP baru memperluas cakupan perbuatan perzinahan serta pihak yang berhak mengajukan pengaduan, sehingga mencerminkan pergeseran kebijakan hukum pidana menuju perlindungan nilai kesusilaan dan keharmonisan keluarga yang lebih luas. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan pengaturan delik aduan perzinahan dalam KUHP baru tetap mempertahankan mekanisme pengaduan sebagai pembatas intervensi negara, namun dengan orientasi yang lebih kuat pada nilai-nilai agama, Pancasila, dan kepentingan keluarga dalam masyarakat Indonesia.

Actions (login required)

View Item