SUKARTA, JUNI and Endri, Endri and Irwandi, Syahputra (2026) ANALISIS YURIDIS UNSUR MEMPERKAYA ORANG LAIN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025/PN JKT.PST). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) JUNI SUKARTA_2105040101_Ilmu Hukum-Cover.pdf - Published Version Download (524kB)
	Text (Abstrak) JUNI SUKARTA_2105040101_Ilmu Hukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (608kB)
	Text (Bab I) JUNI SUKARTA_2105040101_Ilmu Hukum-Bab I.pdf - Published Version Download (736kB)
	Text (Daftar Pustaka) JUNI SUKARTA_2105040101_Ilmu Hukum-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (667kB)
	Text (Full Teks) JUNI SUKARTA_2105040101_Ilmu Hukum-Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis penerapan unsur "memperkaya orang lain" dalam tindak pidana korupsi melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.SusTPK/2025/PN Jkt.Pst dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Latar belakang penelitian ini adalah adanya perdebatan mengenai batasan unsur memperkaya orang lain, terutama ketika terdakwa sebagai pengambil kebijakan tidak terbukti menerima keuntungan materil secara pribadi, namun kebijakannya memberikan keuntungan finansial bagi pihak ketiga dan merugikan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim memandang unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya cukup pada salah satu elemen saja. Dalam putusan a quo, hakim menitikberatkan pada pembuktian objektif berupa adanya aliran manfaat ekonomi yang nyata dan terukur kepada sembilan perusahaan swasta akibat pemberian izin impor gula kristal mentah yang menyalahi regulasi. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara yang nyata sebesar Rp442 miliar. Namun, analisis yuridis menunjukkan adanya kecenderungan peradilan menggunakan pendekatan yang mendekati konstruksi unjust enrichment (pemerkayaan tidak sah) dalam hukum perdata yang berbasis akibat, sehingga analisis terhadap aspek subjektif berupa mens rea atau niat jahat pelaku kurang mendapat penekanan proporsional. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pembuktian akibat ekonomi dengan pembuktian sikap batin pelaku agar penegakan hukum korupsi tetap berlandaskan asas kesalahan (geen straf zonder schuld) dan tidak menjadi kriminalisasi atas kebijakan publik.

Actions (login required)

View Item