MARISA, WIWIN and Oksep, Adhayanto and Hendra, Arjuna (2026) PENYELESAIAN PERRBATASAN SEBATIK-TAWAU DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) WIWIN MARISA_2105040095_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (440kB)
	Text (Abstrak) WIWIN MARISA_2105040095_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (111kB)
	Text (BAB I) WIWIN MARISA_2105040095_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (389kB)
	Text (Daftar Pustaka) WIWIN MARISA_2105040095_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (438kB)
	Text (Full Teks) WIWIN MARISA_2105040095_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sengketa perbatasan maritim Sebatik-Tawau merupakan konflik berlarut antara Indonesia dan Malaysia yang melibatkan aspek hukum, teknis, dan sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kendala dalam penyelesaian batas maritim serta mengevaluasi upaya pemerintah kedua negara berdasarkan kerangka hukum United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, serta didukung oleh teori Common Consent dan Boundary Making untuk membedah data hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala penyelesaian bersifat multidimensional. Secara hukum, terdapat perbedaan interpretasi perjanjian kolonial 1891, di mana Indonesia bertahan pada prinsip uti possidetis juris sedangkan Malaysia menuntut peninjauan ulang. Secara teknis, pergeseran garis pantai menyebabkan ketidakakuratan koordinat yang berpotensi menghilangkan wilayah Indonesia lebih dari satu juta meter persegi. Tumpang tindih klaim maritim seluas 7.300 km² di ZEE dan landas kontinen telah memicu puluhan insiden penangkapan nelayan dan kerugian materiil. Masalah ini diperparah oleh aktivitas ilegal seperti penyelundupan narkotika dan ketergantungan ekonomi masyarakat perbatasan. Hambatan regulasi muncul dari fleksibilitas Pasal 74 dan 83 UNCLOS yang tidak menetapkan metode delimitasi spesifik, serta deklarasi Pasal 298 yang menghalangi penyelesaian wajib melalui pengadilan internasional. Upaya pemerintah melalui forum Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee (JIM), survei hidrografi, serta penguatan patroli maritim belum menghasilkan kesepakatan mengikat karena kurangnya political will. Penelitian ini merekomendasikan percepatan negosiasi dengan target waktu yang jelas, penerapan metode equidistance line secara konsisten, pembentukan Joint Development Zone (JDZ) sebagai solusi interim, serta pengoperasionalan PLBN Sebatik guna menekan aktivitas ilegal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai benteng kedaulatan negara.

Actions (login required)

View Item