WIJAYA, RIANA and Syahputra, Irwandi and Efritadewi, Ayu (2026) ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PENCANTUMAN PERINGATAN KESEHATAN PADA ROKOK ELEKTRONIK (STUDI KASUS KOTA TANJUNGPINANG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) RIANA WIJIANA_2105040021_lmu Hukum-Cover.pdf - Published Version Download (726kB)
	Text (Abstrak) RIANA WIJIANA_2105040021_lmu Hukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (615kB)
	Text (Bab I) RIANA WIJIANA_2105040021_lmu Hukum-Bab I.pdf - Published Version Download (974kB)
	Text (Daftar Pustaka) RIANA WIJIANA_2105040021_lmu Hukum-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (116kB)
	Text (Full Teks) RIANA WIJIANA_2105040021_lmu Hukum-Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Rokok elektronik semakin populer di kalangan masyarakat, termasuk di Kota Tanjungpinang, meskipun mengandung zat adiktif yang berisiko terhadap kesehatan seperti kanker dan hipertensi. Pemerintah telah mengatur kewajiban pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan rokok elektronik melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yang mengatur secara rinci bentuk, ukuran, posisi, dan konten visual peringatan tersebut. Namun, implementasi ketentuan dilapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi dan efektivitas ketentuan pencantuman peringatan kesehatan pada rokok elektronik di Kota Tanjungpinang dari perspektif yuridis. Menggunakan pendekatan hukum normatifempiris, penelitian ini menggabungkan studi dokumen hukum, observasi lapangan, dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas produk rokok elektronik di Kota Tanjungpinang tidak memenuhi standar peringatan kesehatan, baik dari aspek bentuk, ukuran, maupun visual. Pengawasan oleh instansi terkait cenderung berfokus pada aspek fiskal (cukai) dan kurang memperhatikan aspek kesehatan masyarakat, diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya sosialisasi regulasi. Berdasarkan teori penegakan hukum Joseph Goldstein, penegakan hukum saat ini berada pada level actual enforcement berada pada tingkat yang sangat rendah akibat keterbatasan structural dan operasional sehingga efektivitas regulasi belum optimal. Penelitian menyimpulkan perlunya kewajiban pencantuman peringatan kesehatan secara jelas pada produk sebelum pengurusan pita cukai, serta revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat khususnya generasi muda.

Actions (login required)

View Item