RIZQULLAH, FIKRI HASSAN and Suryadi, Suryadi and Nuraini, Lia (2026) TANGGUNG JAWAB PERDATA INFLUENCER TERHADAP ASET KRIPTO AKIBAT PRAKTIK PUMP AND DUMP. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Fikri_Hassan_Rizqullah_2205040160_Ilmu Hukum - COVER. pdf.pdf Download (825kB)
	Text (Abstrak) Fikri_Hassan_Rizqullah_2205040160_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (358kB)
	Text (BAB I) Fikri_Hassan_Rizqullah_2205040160_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (428kB)
	Text (Daftar Pustaka) Fikri_Hassan_Rizqullah_2205040160_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (348kB)
	Text (Full Teks) Fikri_Hassan_Rizqullah_2205040160_Ilmu Hukum - Full Teks .pdf - Draft Version Download (1MB)

Abstract

Perkembangan aset kripto sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital telah membawa peluang investasi baru, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya praktik pump and dump yang kerap dilakukan melalui promosi di media sosial. Influencer sebagai figur publik memiliki pengaruh besar dalam membentuk keputusan investasi masyarakat, sehingga promosi aset kripto yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab perdata influencer terhadap kerugian investor akibat praktik pump and dump dalam perdagangan aset kripto di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum yang relevan, antara lain Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji praktik promosi aset kripto oleh influencer sebagai bentuk perbuatan melawan hukum apabila dilakukan secara menyesatkan dan menimbulkan kerugian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer yang melakukan promosi aset kripto secara tidak transparan, berlebihan, dan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Meskipun regulasi terkait aset kripto di Indonesia telah berkembang, masih terdapat kekosongan norma yang secara khusus mengatur tanggung jawab perdata influencer dalam praktik pump and dump. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kejelasan norma hukum guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi investor serta menciptakan kepastian hukum dalam ekosistem aset kripto di Indonesia.

Actions (login required)

View Item