FARHAN, MUHAMMAD IDLAL and Oksep, Adhayanto and Irman, Irman (2026) URGENSI UNDANG-UNDANG DAERAH KEPULAUAN DALAM MENGATASI KETIMPANGAN FISKAL DI DAERAH KEPULAUAN (STUDI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) MUHAMMAD IDLAL FARHAN_2105040090 _Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (448kB)
	Text (Abstrak) MUHAMMAD IDLAL FARHAN_2105040090 _Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (313kB)
	Text (BAB I) MUHAMMAD IDLAL FARHAN_2105040090 _Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (434kB)
	Text (Daftar Pustaka) MUHAMMAD IDLAL FARHAN_2105040090 _Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (362kB)
	Text (Full Teks) MUHAMMAD IDLAL FARHAN_2105040090 _Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Provinsi Kepulauan Riau menghadapi tantangan struktural berupa ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dan disparitas fiskal akibat kebijakan desentralisasi yang masih bersifat simetris. Ketimpangan ini terjadi karena instrumen hukum positif saat ini, khususnya regulasi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, masih bias daratan (land-based bias) dalam memformulasikan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi Undang-Undang Daerah Kepulauan ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris, menggabungkan analisis norma dalam draf RUU Daerah Kepulauan dengan data faktual lapangan melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan urgensi yang mendesak. Secara filosofis, Undang-Undang Daerah Kepulauan merupakan manifestasi reorientasi keadilan distributif yang mengakui karakteristik kewilayahan serta wujud kepatuhan terhadap amanat konstitusi negara kepulauan. Secara sosiologis, struktur APBD Kepulauan Riau mengalami tekanan defisit di mana Belanja Daerah melampaui Pendapatan Daerah, kondisi ini diperparah oleh realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebagai penyumbang pendapatan utama yang justru mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2024, selain itu rendahnya jumlah total realisasi Dana TKD juga berdampak terhadap ketimpangan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat di daerah kepulauan. Secara yuridis, kegagalan konstruksi hukum positif menuntut rekonstruksi melalui penerapan Pasal 29 RUU Daerah Kepulauan mengenai reformulasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengakui Indeks Kemahalan Konstruksi, serta Pasal 30 RUU tersebut mengenai alokasi Dana Khusus Kepulauan (DKK) minimal 5 persen. Secara politis, hambatan utama terletak pada hegemoni paradigma kontinental dan ketakutan fiskal pemerintah pusat terhadap beban APBN, yang menempatkan daerah kepulauan pada posisi tawar yang lemah. Kesimpulannya, urgensi Undang-Undang Daerah Kepulauan bukan sekadar tuntutan politis, melainkan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan keadilan distributif; tanpa intervensi regulasi khusus yang bersifat affirmative action, ketimpangan fiskal di Provinsi Kepulauan Riau akan terus melebar, sehingga reformasi kebijakan desentralisasi asimetris menjadi satu-satunya jalan keluar konstitusional bagi kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Actions (login required)

View Item