SUMIATI, SUMIATI and Irwandi, Syahputra and Ayu, Efritadewi (2026) STUDI PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) SUMIATI_2105040035_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (512kB)
	Text (Abstrak) SUMIATI_2105040035_Ilmu Hukum - Abstrak .pdf - Published Version Download (304kB)
	Text (BAB I) SUMIATI_2105040035_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (470kB)
	Text (Daftar Pustaka) SUMIATI_2105040035_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (324kB)
	Text (Full Teks) SUMIATI_2105040035_Ilmu Hukum - Full Teks .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak sistemik terhadap stabilitas negara dan menghambat perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, dalam pelaksanaannya masih dijumpai permasalahan hukum, khususnya terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura. Permasalahan ini terlihat dari disparitas jumlah kasus Indonesia 2.771 dan Singapura 1.114 kasus periode 2020-2024 yang menimbulkan perbandingan hukum akibat lemahnya penanganan dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura, dengan fokus pada aspek regulasi, struktur kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam konstruksi hukum dan model kelembagaan di kedua negara. Di Indonesia, penegakan hukum menggunakan sistem multi-agency yang sering menghadapi kendala koordinasi dan ego sektoral. Selain itu, regulasi di Indonesia menitikberatkan pada delik materiil yang mensyaratkan pembuktian unsur kerugian keuangan negara, sehingga proses hukum sering terhambat oleh kompleksitas audit. Sebaliknya, Singapura menerapkan sistem single-agency yang terpusat pada Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di bawah otoritas Perdana Menteri, yang menjamin jalur penanganan perkara lebih efisien dan independen. Regulasi Singapura melalui Prevention of Corruption Act (PCA) tidak mensyaratkan kerugian negara, melainkan berfokus pada niat koruptif dan penerapan pembalikan beban pembuktian yang progresif Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum di Indonesia memerlukan reformasi pada mekanisme pembuktian, harmonisasi kewenangan antarlembaga, serta peningkatan budaya integritas aparat dan masyarakat.

Actions (login required)

View Item