RUSIAH, RUSIAH and Dewi, Haryanti and Hendra, Arjuna (2026) PERAN PEMERINTAH DESA TEMIANG TERHADAP PENDIDIKAN SUKU LAUT DI PULAU SENANG KABUPATEN LINGGA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) RUSIAH_2205040018_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (603kB)
	Text (Abstrak) RUSIAH_2205040018_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (229kB)
	Text (Bab I) RUSIAH_2205040018_Ilmu Hukum_Bab I.pdf - Published Version Download (275kB)
	Text (Daftar Pustaka) RUSIAH_2205040018_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (Full Teks) RUSIAH_2205040018_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas peran Pemerintah Desa Temiang dalam mendukung pendidikan masyarakat Suku Laut di Pulau Senang, Kabupaten Lingga. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Pendidikan merupakan aspek penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun masyarakat Suku Laut menghadapi berbagai kendala dalam mengakses pendidikan formal, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana, lokasi sekolah yang jauh, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif-deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami peran pemerintah desa secara nyata, perilaku yang diharapkan, dan norma yang melekat pada kedudukan desa dalam konteks pendidikan masyarakat Suku Laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Temiang telah berperan sebagai mediator, fasilitator, dan koordinator dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat Suku Laut, antara lain melalui penyediaan sarana transportasi laut berupa pompong, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pemberian bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat. Peran tersebut selaras dengan perspektif teori peran Soerjono Soekanto, mencakup peran sebagai norma yang melekat pada kedudukan, perilaku yang diharapkan masyarakat, serta perilaku nyata dalam kehidupan sosial. Meskipun demikian, pelaksanaan program pendidikan masih menghadapi hambatan signifikan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, budaya hidup nomaden, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi geografis yang terpencil dan sulit diakses. Hambatan-hambatan tersebut saling terkait dan memengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan di tingkat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan peningkatan pendidikan masyarakat Suku Laut memerlukan sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, dengan strategi yang adaptif terhadap kondisi sosial, budaya, dan geografis setempat. Rekomendasi yang muncul adalah perlunya kebijakan berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan akses pendidikan, serta meminimalkan keterbatasan geografis dan budaya dalam proses pembelajaran. Kata kunci: Pemerintah Desa, Pendidikan, Suku Laut.

Actions (login required)

View Item