MELIANA, SHERLY and Nuraini, Lia and Arjuna, Hendra (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP POTENSI PENERAPAN PRINSIP COMMON HERITAGE OF MANKIND PADA HUTAN DI INDONESIA UNTUK MELINDUNGI KEBUTUHAN MASYARAKAT INTERNASIONAL. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Sherly Meliana_2105040023_Ilmu Hukum - Cover_.pdf - Published Version Download (837kB)
	Text (Abstrak) Sherly Meliana_2105040023_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (347kB)
	Text (BAB 1) Sherly Meliana_2105040023_Ilmu Hukum - BAB 1.pdf - Published Version Download (390kB)
	Text (Daftar Pustaka) Sherly Meliana_2105040023_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (337kB)
	Text (Fullteks) Sherly Meliana_2105040023_Ilmu Hukum - Fullteks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis potensi penerapan prinsip Common Heritage of Mankind (CHM) dalam pengelolaan hutan di Indonesia untuk melindungi kebutuhan masyarakat internasional. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya laju deforestasi hutan Indonesia yang mencapai 261.575 hektare pada tahun 2024, yang berdampak tidak hanya pada kepentingan nasional tetapi juga terhadap stabilitas ekosistem dan iklim global. Permasalahan penelitian berfokus pada kemungkinan penerapan prinsip CHM terhadap hutan Indonesia serta bentuk harmonisasi antara hukum internasional yang memuat prinsip tersebut dengan hukum nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip CHM dan menganalisis harmonisasi hukum internasional dan nasional dalam perlindungan hutan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis instrumen hukum internasional seperti Convention on Biological Diversity dan Paris Agreement, serta peraturan perundang-undangan kehutanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip CHM tidak bertentangan dengan kedaulatan negara apabila dipahami sebagai kerangka normatif evaluatif yang memperkuat tanggung jawab negara atas sumber daya berdampak lintas batas. Harmonisasi hukum telah berlangsung melalui ratifikasi berbagai konvensi internasional, namun belum efektif dalam praktik akibat lemahnya penegakan hukum, dominasi kepentingan ekonomi, dan koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip CHM dapat diterapkan sebagai kerangka normatif evaluatif dalam pengelolaan hutan Indonesia, dengan penguatan harmonisasi melalui reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan penegakan hukum.

Actions (login required)

View Item