HALIM, ABDUL and Nazaki, Nazaki and Putra, Ardi (2026) PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PENANGANAN INFRASTRUKTUR PUBLIK AKIBAT BENCANA ALAM DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ABDUL HALIM_2105010084_ILMU PEMERINTAHAN_COVER.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Abstrak) ABDUL HALIM_2105010084_ILMU PEMERINTAHAN_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (193kB)
	Text (Bab 1) ABDUL HALIM_2105010084_ILMU PEMERINTAHAN_BAB 1.pdf - Published Version Download (241kB)
	Text (Daftar Pustaka) ABDUL HALIM_2105010084_ILMU PEMERINTAHAN_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (164kB)
	Text (Full Teks) ABDUL HALIM_2105010084_ILMU PEMERINTAHAN_FULL TEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kota Tanjungpinang mengalami bencana alam berulang seperti banjir, banjir rob, dan tanah longsor yang merusak infrastruktur vital berupa jalan, jembatan, dan sistem drainase, dengan kondisi geografis di dataran rendah menyebabkan kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam menangani infrastruktur publik yang terdampak bencana alam di Kota Tanjungpinang pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teori Peran menurut Soerjono Soekanto yang memandang peran sebagai seperangkat hak dan kewajiban sesuai kedudukan lembaga. Konsep tersebut dioperasionalkan dalam konteks administrasi publik melalui indikator penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat teknis di Dinas PUPR dan BPBD, serta tokoh masyarakat yang terdampak bencana, didukung dengan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menjalankan perannya dalam penanganan infrastruktur publik akibat bencana alam melalui penyusunan kebijakan teknis yang berpedoman pada regulasi, identifikasi kerusakan di lapangan, serta penentuan prioritas penanganan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat. Peran tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur melalui koordinasi lintas sektor dengan BPBD dan instansi DLH, PDAM, DISHUB, Balai Jalan Nasional, disertai penyesuaian teknis sesuai kondisi geografis wilayah terdampak, serta didukung oleh pembinaan, pengawasan teknis, dan evaluasi sebagai dasar perbaikan penanganan ke depan. Namun demikian, peran tersebut dinilai belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kerusakan berulang pada lokasi yang sama dan belum maksimalnya penguatan infrastruktur dalam jangka panjang, sehingga diperlukan peningkatan kualitas perencanaan teknis sejak tahap awal serta penguatan koordinasi dan partisipasi masyarakat guna mendukung penanganan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana.

Actions (login required)

View Item