APRIYANI, LUSI and Thahira, Atika and Putri, Rizqi Apriani (2026) PENGATURAN PEMBUANGAN OIL SLUDGE OLEH USER STATE YANG MELAMPAUI AMBANG BATAS OIL DISCHARGE ANNEX I MARPOL 73/78 : STUDI KASUS PESISIR KABUPATEN BINTAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) LUSI APRIYANI_2205040153_ILMU HUKUM_COVER.pdf - Published Version Download (559kB)
	Text (Abstrak) LUSI APRIYANI_2205040153_ILMU HUKUM_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (185kB)
	Text (Bab 1) LUSI APRIYANI_2205040153_ILMU HUKUM_BAB 1.pdf - Published Version Download (205kB)
	Text (Daftar Pustaka) LUSI APRIYANI_2205040153_ILMU HUKUM_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text (Full Teks) LUSI APRIYANI_2205040153_ILMU HUKUM_FULL TEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pencemaran laut akibat pembuangan limbah minyak dari kapal, khususnya oil sludge, merupakan permasalahan serius dalam perlindungan lingkungan maritim. Oil sludge sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki potensi tinggi mencemari ekosistem laut dan pesisir apabila dibuang melebihi ambang batas yang ditetapkan. Konvensi Internasional MARPOL 1973/1978 Annex I telah mengatur secara ketat pencegahan pencemaran laut oleh minyak, termasuk larangan pembuangan oil sludge ke laut dan kewajiban pengelolaan melalui fasilitas penerima di pelabuhan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran oleh user state yang membuang oil sludge melampaui ambang batas oil discharge, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Bintan yang berada pada jalur pelayaran internasional yang padat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan MARPOL 1973/1978 Annex I di Indonesia dalam upaya penanggulangan pencemaran laut oleh oil sludge di perairan Kabupaten Bintan, serta menilai tanggung jawab hukum user state atas pelanggaran ambang batas pembuangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional dan nasional, serta didukung oleh data empiris berupa wawancara dengan aparat pengawasan pelayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi MARPOL 73/78 dan memiliki regulasi nasional yang relevan, implementasi Annex I belum berjalan optimal. Keterbatasan fasilitas penerima limbah, lemahnya pengawasan, serta celah pengaturan terhadap peran user state menyebabkan pembuangan oil sludge secara ilegal masih terus terjadi. Kondisi ini menimbulkan pencemaran berulang di pesisir Bintan dan berpotensi melanggar kewajiban internasional negara dalam perlindungan lingkungan laut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan internalisasi norma MARPOL, peningkatan pengawasan, serta penegasan tanggung jawab user state merupakan langkah penting untuk mencegah pencemaran laut oleh oil sludge secara berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item