SAPUTRA, EDO and Muzwardi, Ady and Thahira, Atika (2026) ANALISIS PENERAPAN TEORI BOUNDARY MAKING DALAM PENYELESAIAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA-VIETNAM BERDASARKAN UNCLOS 1982. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Edo_Saputra_2205040023_Imu Hukum-Cover.pdf - Published Version Download (525kB)
	Text (Abstrak) Edo_Saputra_2205040023_Ilmu Hukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (200kB)
	Text (Bab 1) Edo_Saputra_2205040023_Ilmu Hukum-BAB 1.pdf - Published Version Download (207kB)
	Text (Daftar Pustaka) Edo_Saputra_2205040023_Ilmu Hukum-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (333kB)
	Text (Full Teks) Edo_Saputra_2205040023_Ilmu Hukum-Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penyelesaian sengketa batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara merupakan bagian penting dari penerapan hukum laut internasional sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Sengketa ini muncul akibat tumpang tindih klaim ZEE kedua negara yang disebabkan oleh perbedaan metode penarikan garis batas, sehingga menimbulkan ketidakpastian yurisdiksi dan maraknya pelanggaran hak berdaulat, khususnya praktik illegal fishing. Penandatanganan Perjanjian Delimitasi ZEE Indonesia-Vietnam pada tahun 2022 menjadi tonggak penting dalam penyelesaian sengketa tersebut, namun implementasinya masih menyisakan persoalan hukum di tingkat operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa batas ZEE Indonesia-Vietnam dengan menggunakan teori Boundary Making sebagai pisau analisis utama, serta menempatkan UNCLOS 1982 sebagai sumber hukum pendukung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ZEE Indonesia-Vietnam baru mencapai tahap delimitation, sementara tahapan demarcation dan administration belum dilaksanakan secara optimal. Belum adanya publikasi peta batas resmi, pendaftaran perjanjian ke Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta lemahnya koordinasi kelembagaan menyebabkan masih adanya potensi grey zone di Laut Natuna Utara. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penegakan hukum dan perlindungan hak berdaulat Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori Boundary Making memiliki relevansi penting sebagai kerangka evaluatif dalam menilai efektivitas penyelesaian sengketa batas maritim. Implementasi yang menyeluruh terhadap seluruh tahapan Boundary Making merupakan prasyarat bagi terwujudnya kepastian hukum, stabilitas maritim, dan perlindungan kepentingan nasional Indonesia dalam kerangka hukum laut internasional.

Actions (login required)

View Item