PRANOPTA, RIZKI and Endri, Endri and Ayu, Efritadewi (2026) ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDdI PUTUSAN NOMOR 555/PID.SUS/2023/PN STB). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) RIZKI PRANOPTA_2005040003_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (494kB)
	Text (Abstrak) RIZKI PRANOPTA_2005040003_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (323kB)
	Text (Bab I) RIZKI PRANOPTA_2005040003_Ilmu Hukum_Bab I.pdf - Published Version Download (403kB)
	Text (Daftar Pustaka) RIZKI PRANOPTA_2005040003_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (312kB)
	Text (Full Teks) RIZKI PRANOPTA_2005040003_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan menjadi perhatian hukum nasional maupun internasional. Adanya putusan bebas terhadap terdakwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stb sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas serta apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara yuridis pertimbangan hukum hakim dalam putusan bebas perkara TPPO serta menilai kesesuaiannya dengan hukum positif yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan bebas dijatuhkan karena majelis hakim menilai unsur-unsur TPPO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Kelemahan pembuktian terutama terletak pada tidak terpenuhinya unsur eksploitasi dan keterkaitan perbuatan terdakwa dengan rangkaian tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kata Kunci: Putusan Bebas, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pertimbangan Hakim

Actions (login required)

View Item