RIVALDI, ADIYA PRAMA and Arjuna, Hendra and Irman, Irman (2026) ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ADIYA PRAMA RIVALDI_2005040037_ILMU HUKUM_COVER.pdf - Published Version Download (379kB)
	Text (Abstrak) ADIYA PRAMA RIVALDI_2005040037_ILMU HUKUM_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (167kB)
	Text (Bab 1) ADIYA PRAMA RIVALDI_2005040037_ILMU HUKUM_BAB 1.pdf - Published Version Download (210kB)
	Text (Daftar Pustaka) ADIYA PRAMA RIVALDI_2005040037_ILMU HUKUM_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (188kB)
	Text (Full Teks) ADIYA PRAMA RIVALDI_2005040037_ILMU HUKUM_FULL TEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara yuridis pencabutan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2025. Analisis difokuskan pada keabsahan hukum pencabutan Perda dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuk peraturan daerah, serta keterkaitannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kajian normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan regulasi teknis lembaga kemasyarakatan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menelusuri dokumen resmi pemerintah daerah dan DPRD Kota Tanjungpinang yang berkaitan dengan proses pencabutan Perda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2021 secara yuridis tidak disebabkan oleh adanya pertentangan norma dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Pencabutan tersebut dilakukan sebagai pilihan kebijakan hukum daerah, di mana pengaturan lembaga kemasyarakatan tidak lagi dituangkan dalam bentuk Perda, melainkan dialihkan ke dalam Peraturan Wali Kota. Pembentukan Perwali dipandang lebih efektif untuk mempermudah pelaksanaan administrasi pengaturan lembaga kemasyarakatan, khususnya RT dan RW, karena bersifat lebih teknis, fleksibel, dan responsif tanpa harus melalui proses legislasi Perda. Dengan demikian, pencabutan Perda dan rencana pembentukan Perwali memiliki dasar yuridis yang sah serta bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan administrasi lembaga kemasyarakatan di Kota Tanjungpinang.

Actions (login required)

View Item