AYU SHOLEHA, DIAH and Darmawan, Eki and Fadli Farhan, Adhe (2026) ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PERDAGANGAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) DIAH_AYU_SHOLEHA_ 2205010067_Ilmu Pemerintahan-Cover.pdf - Published Version Download (490kB)
	Text (Abstrak) DIAH_AYU_SHOLEHA_ 2205010067_Ilmu Pemerintahan-Abstrak.pdf - Published Version Download (239kB)
	Text (BAB I) DIAH_AYU_SHOLEHA_ 2205010067_Ilmu Pemerintahan-BAB I.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text (Daftar Pustaka) DIAH_AYU_SHOLEHA_ 2205010067_Ilmu Pemerintahan-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (309kB)
	Text (Full Teks) DIAH_AYU_SHOLEHA_ 2205010067_Ilmu Pemerintahan-Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas tentang analisis penerapan good governance dalam pelayanan publik pada sektor perdagangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang. Permasalahan yang dihadapi yaitu masih adanya kendala teknis pada sistem OSS RBA, ketidaksesuaian waktu penyelesaian izin, keterbatasan sumber daya manusia, serta masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur perizinan berbasis online dan pentingnya legalitas usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan good governance dalam pelayanan publik sektor perdagangan di DPMPTSP Kota Tanjungpinang dengan menggunakan teori Good Governance mengacu pada 5 indikator yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi dan supremasi hukum. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance dalam pelayanan publik sektor perdagangan di DPMPTSP Kota Tanjungpinang sudah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Pada indikator akuntabilitas, pelayanan telah dilaksanakan sesuai SOP, tetapi masih terdapat keterlambatan akibat kendala sistem OSS yang error. Pada indikator transparansi, DPMPTSP telah menyediakan informasi pelayanan melalui website dan media sosial, namun masih terdapat masyarakat yang belum memahami alur perizinan secara jelas. Pada indikator partisipasi, dalam perizinan perdagangan mengalami penurunan akibat tidak adanya sosialisasi. Pada indikator efektivitas dan efisiensi, pelayanan berbasis OSS dinilai mempermudah proses perizinan, namun masih ditemukan kendala teknis seperti maintenance pada OSS dari sistem pusat yang mengganggu kelancaran pelayanan. Pada indikator supremasi hukum, pelayanan telah dilaksanakan sesuai regulasi dan prinsip keadilan, namun pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih optimal tentang pentingnya legalitas usaha.

Actions (login required)

View Item