HANDAYANI, RAGIL TRIOKTA and Haryanti, Dewi and Intan, Dian Mustika (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI INDIVIDU YANG MEMBERIKAN LAYANAN SEKSUAL SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) RAGIL_TRIOKTA_HANDAYANI_2205040054_ILMU_HUKUM - COVER.pdf - Published Version Download (968kB)
	Text (ABSTRAK) RAGIL_TRIOKTA_HANDAYANI_2205040054_ILMU_HUKUM - ABSTRAK.pdf - Published Version Download (345kB)
	Text (BAB 1) RAGIL_TRIOKTA_HANDAYANI_2205040054_ILMU_HUKUM - BAB 1.pdf - Published Version Download (368kB)
	Text (DAFTAR REFERENSI) RAGIL_TRIOKTA_HANDAYANI_2205040054_ILMU_HUKUM - DAFTAR REFERENSI.pdf - Published Version Download (323kB)
	Text (FULL TEKS) RAGIL_TRIOKTA_HANDAYANI_2205040054_ILMU_HUKUM - FULL TEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Gratifikasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia terus mengalami perkembangan bentuk, tidak hanya berupa pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, maupun fasilitas lainnya, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk non-material, termasuk layanan seksual. Layanan seksual dapat dikualifikasikan sebagai gratifikasi melalui frasa “fasilitas lainnya” dalam Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena frasa tersebut bersifat inklusif dan tidak membatasi bentuk gratifikasi yang akan terus berkembang. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika individu yang memberikan layanan seksual harus dinilai kedudukannya, apakah sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau sebagai korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi individu yang memberikan layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealapaan berat, serta ketiadaan alasan penghapus pidana, sedangkan yang tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab, dibawah usia dua belas tahun, dipaksa dan tidak mengetahui akibat dari perbuatannya tidak tepat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian kesimpulan dari penelitian ini ialah pertanggungjawaban pidana terhadap individu pemberi layanan seksual tidak dapat dibebankan secara otomatis semata-mata karena keterlibatannya dalam suatu peristiwa gratifikasi, pembebanannya harus dilakukan secara selektif dan proporsional berdasarkan asas geen straf zonder schuld atau asas tiada pidana tanpa kesalahan

Actions (login required)

View Item