JULIYANTO, DIMAS and Darmawan, Eki and Putra, Ardi (2026) EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR TERHADAP NELAYAN DI KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) DIMAS_JULIYANTO_2205010016_ILMU_PEMERINTAHAN - Cover.pdf Download (435kB)
	Text (Abstrak) DIMAS_JULIYANTO_2205010016_ILMU_PEMERINTAHAN - Abstrak.pdf - Published Version Download (137kB)
	Text (BAB 1) DIMAS_JULIYANTO_2205010016_ILMU_PEMERINTAHAN - BAB 1.pdf - Published Version Download (325kB)
	Text (Daftar Pustaka) DIMAS_JULIYANTO_2205010016_ILMU_PEMERINTAHAN - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text (Full Teks) DIMAS_JULIYANTO_2205010016_ILMU_PEMERINTAHAN - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Kecamatan Bintan Timur masih menghadapi permasalahan di lapangan, terutama terkait dengan pembatasan wilayah penangkapan yang berdampak langsung terhadap ruang gerak nelayan. Keterbatasan akses terhadap ruang gerak yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka serta beban kewajiban administrasi dan finansial yang dinilai memberatkan sehingga kebijakan ini menimbulkan perubahan signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi nelayan.Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi kebijakan PIT terhadap nelayan yang terdampak langsung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) dari Stufflebeam dan Coryn (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara context, kebijakan PIT relevan dengan kebutuhan keberlanjutan sumber daya perikanan, namun belum sesuai dengan kondisi sosial ekonomi nelayan. Aspek input menunjukkan keterbatasan infrastruktur, minimnya sosialisasi, dan lemahnya pendampingan teknis. Aspek process memperlihatkan implementasi yang belum optimal karena sistem kuota belum diterapkan menyeluruh dan masih terdapat konflik antara nelayan. Aspek product menunjukkan dampak negatif berupa peningkatan biaya operasional, penurunan pendapatan bersih akibat PNBP pasca produksi 5%, dan beban kewajiban pemasangan VMS. Disimpulkan bahwa kebijakan PIT di Kecamatan Bintan Timur belum sepenuhnya efektif dan berpihak kepada nelayan, sehingga memerlukan perbaikan pada aspek perlindungan ekonomi, penguatan infrastruktur, dan penyederhanaan administrasi.

Actions (login required)

View Item