FARHAN, MUHAMMAD ADIB and Pangestoeti, Wahjoe and Alfiandri, Alfiandri (2026) TATA KELOLA PEMERINTAH DALAM INTEGRASI ADAT MELAYU PADA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PULAU PENYENGAT KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) MUHAMMAD ADIB FARHAN_2205020071_Ilmu Administrasi Negara-Cover.pdf - Published Version Download (904kB)
	Text (Abstrak) MUHAMMAD ADIB FARHAN_2205020071_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf - Published Version Download (333kB)
	Text (BAB 1) MUHAMMAD ADIB FARHAN_2205020071_Ilmu Administrasi Negara_BAB 1.pdf - Published Version Download (511kB)
	Text (Daftar Pustaka) MUHAMMAD ADIB FARHAN_2205020071_Ilmu Administrasi Negara_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (406kB)
	Text (Full Text) MUHAMMAD ADIB FARHAN_2205020071_Ilmu Administrasi Negara-Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan melalui penerapan nilai adat Melayu. Pulau Penyengat sebagai kawasan living heritage memiliki potensi budaya Melayu yang besar, namun implementasi pembangunannya masih menghadapi kendala berupa koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal, keterlibatan masyarakat dan tokoh adat yang masih terbatas, serta belum maksimalnya penerapan adat Melayu dalam kebijakan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemerintah dalam mengintegrasikan adat Melayu ke dalam pembangunan berkelanjutan di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dengan berpedoman pada teori Tata Kelola Interaktif Kooiman yang meliputi interaksi antar aktor, koordinasi kebijakan, integrasi adat Melayu, legitimasi sosial, dan kapasitas adaptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah telah berjalan, tetapi belum optimal. Hal ini terlihat dari koordinasi dan kolaborasi yang telah terbangun, meskipun partisipasi masyarakat dan tokoh adat serta sinergi antar pemangku kepentingan masih perlu diperkuat. Adat Melayu telah diimplementasikan melalui pelestarian kawasan cagar budaya, kegiatan budaya Melayu, dan pengembangan pariwisata budaya, namun penerapannya belum sepenuhnya menjadi dasar dalam kebijakan pembangunan. Faktor pendukung meliputi kuatnya budaya Melayu, dukungan pemerintah, kerja sama antar pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat, dan perkembangan sektor pariwisata. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, belum optimalnya pelibatan tokoh adat, pengembangan UMKM berbasis budaya yang masih terbatas, pembangunan fisik yang belum sepenuhnya mencerminkan budaya Melayu, serta pemanfaatan fasilitas yang belum maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Pulau Penyengat memerlukan tata kelola yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan adaptif agar adat Melayu dapat terintegrasi secara optimal dalam setiap tahapan pembangunan.

Actions (login required)

View Item