YANTI FERILANDA, JELLY and Endri, Endri and Harmain, Irfan (2026) PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ABORSI PROVOCATUS MEDICINALIS AKIBAT PEMERKOSAAN BERDASARKAN KUHP LAMA DAN KUHP BARU. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) JELLY_YANTI_FERILANDA_2205040005_Ilmu_Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (959kB)
	Text (Abstrak) JELLY_YANTI_FERILANDA_2205040005_Ilmu_Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (202kB)
	Text (Bab I) JELLY_YANTI_FERILANDA_2205040005_Ilmu_Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (348kB)
	Text (Daftar Pustaka) JELLY_YANTI_FERILANDA_2205040005_Ilmu_Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text (Full Text) Jelly_Yanti_Ferilanda_2205040005_Ilmu_Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan penelitian ini adalah terkait pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap Aborsi Provocatus Medicinalis akibat pemerkosaan berdasarkan KUHP Lama dan KUHP Baru serta perbandingan pengaturannya dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan tersebut serta membandingkan perubahan pengaturannya sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Lama mengatur aborsi sebagai tindak pidana dengan sifat larangan absolut tanpa memberikan pengecualian, termasuk terhadap kehamilan akibat pemerkosaan. Sebaliknya, KUHP Baru tetap mempertahankan larangan terhadap aborsi, namun memberikan pengecualian terhadap kehamilan akibat pemerkosaan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya. Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran orientasi kebijakan hukum pidana yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memperhatikan perlindungan korban, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Kesimpulannya, pembaruan pengaturan dalam KUHP Baru menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap hak hidup janin dan perlindungan terhadap korban pemerkosaan melalui pemberian pengecualian pertanggungjawaban pidana yang dibatasi berdasarkan syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Actions (login required)

View Item