ANISA, NUR and Wahyudi, Herry and Asyikin, Azrul (2026) KONTRIBUSI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH (BPPD) PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM DIPLOMASI MARITIM SEBAGAI BAGIAN DARI VISI POROS MARITIM DUNIA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) NUR_ANISA_2205050004_Ilmu Hubungan Internasional_Cover.pdf - Published Version Download (663kB)
	Text (Abstrak) NUR_ANISA_2205050004_Ilmu Hubungan Internasional_Abstrak.pdf - Published Version Download (385kB)
	Text (Bab I) NUR_ANISA_2205050004_Ilmu Hubungan Internasional_Bab I.pdf - Published Version Download (377kB)
	Text (Daftar Pustaka) NUR_ANISA_2205050004_Ilmu Hubungan Internasional_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (385kB)
	Text (Full Teks) NUR_ANISA_2205050004_Ilmu Hubungan Internasional_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh posisi strategis Provinsi Kepulauan Riau sebagai beranda terdepan maritim Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga di jalur pelayaran global Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Dengan posisi geografis yang sangat strategis dan potensi ekonomi yang besar, pemerintah berupaya menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) yang memiliki peran penting dalam mengelola wilayah perbatasan. Kepulauan Riau menjadi salah satu daerah utama dalam implementasi visi Poros Maritim Dunia bagi Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi serta signifikansi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam diplomasi maritim guna mendukung visi Poros Maritim Dunia, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan kunci serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi BPPD Kepulauan Riau dalam diplomasi maritim dan pencapaian visi Poros Maritim Dunia dinilai belum signifikan. Hal ini disebabkan oleh dominasi pengelolaan keamanan laut yang masih bersifat sentralistik di tangan pemerintah pusat, lemahnya koordinasi lintas sektoral di lapangan, serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran daerah. Aktivitas non-militer yang dijalankan belum mampu secara optimal berfungsi sebagai Confidence Building Measures (CBMs) yang berdampak luas karena terkendala oleh ego sektoral antarlembaga penegak hukum dan minimnya kewenangan formal daerah dalam ranah diplomasi internasional. Dengan demikian, kontribusi desentralistik lembaga daerah seperti BPPD masih menghadapi hambatan struktural yang besar dalam memperkuat diplomasi maritim nasional demi mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kata Kunci: Kontribusi, BPPD Kepulauan Riau, Diplomasi Maritim, Paradiplomasi, Poros Maritim Dunia

Actions (login required)

View Item