FAIQAH, ELVIRA CLARISTA and Hidayat, Muhammad Fajar and Intan, Dian Mustika (2026) TRANSPARANSI PENGGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PENGUMPULAN DATASET PADA PENGEMBANGAN GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Elvira_Clarista_Faiqah _2205040134_Ilmu_Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (763kB)
	Text (Abstrak) Elvira_Clarista_Faiqah _2205040134_Ilmu_Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (313kB)
	Text (Bab I) Elvira_Clarista_Faiqah _2205040134_Ilmu_Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (360kB)
	Text (Daftar Pustaka) Elvira_Clarista_Faiqah _2205040134_Ilmu_Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (324kB)
	Text (Full Text) Elvira_Clarista_Faiqah _2205040134_Ilmu_Hukum - Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan Generative Artificial Intelligence (GenAI) mendorong meningkatnya praktik pengumpulan data pribadi melalui teknik web scraping dan web crawling dalam pembentukan dataset AI. Praktik tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait penerapan prinsip transparansi terhadap subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dalam praktik pengumpulan dataset GenAI berdasarkan UU PDP serta akibat hukum atas pelanggaran transparansi dalam pengumpulan data pribadi untuk pengembangan GenAI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif melalui perbandingan antara UU PDP dan General Data Protection Regulation (GDPR). Hasil penelitian ini menjelaskan praktik pengumpulan dataset untuk pengembangan GenAI yang dilakukan secara otomatis melalui teknik seperti web scraping dan web crawling menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a UU PDP belum dapat terlaksana secara optimal. Karakteristik pengumpulan data yang bersifat otomatis, masif, dan sering kali dilakukan tanpa interaksi langsung dengan subjek data menyebabkan sulitnya pemberian informasi yang jelas mengenai pemrosesan data pribadi. Dengan demikian, meskipun UU PDP telah mewajibkan adanya transparansi dalam pemrosesan data pribadi, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu mengakomodasi praktik pengumpulan data otomatis dalam pengembangan GenAI, sehingga pemenuhan hak transparansi subjek data masih menghadapi kendala dalam penerapannya. Selain itu, pelanggaran terhadap prinsip transparansi dapat menimbulkan akibat hukum bagi pengendali data apabila menyebabkan kerugian bagi subjek data pribadi.

Actions (login required)

View Item