PUTRI, GEBBY CANTIKA and Haryanti, Dewi and Harmain, Irfan (2026) PEMENUHAN HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) GEBBY_CANTIKA_PUTRI_1105040028_HUKUM_COVER..pdf - Published Version Download (403kB)
	Text (ABSTRAK) GEBBY_CANTIKA_PUTRI_2205040028_HUKUM_ABSTRAK..pdf - Published Version Download (239kB)
	Text (BAB 1) GEBBY_CANTIKA_PUTRI_2205040028_HUKUM_BAB 1..pdf - Published Version Download (236kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) GEBBY_CANTIKA_PUTRI_2205040028_HUKUM_DAFTAR PUSTAKA..pdf - Published Version Download (229kB)
	Text (FULL TEKS) GEBBY_CANTIKA_PUTRI_2205040028_HUKUM_FULL TEKS..pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun Pasal 48 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 menjamin hak restitusi korban, pemenuhannya dalam sistem peradilan pidana sering kali tidak efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pemenuhan restitusi korban TPPO dan mengidentifikasi hambatan hukum maupun empirisnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. Penelitian hukum normatif-empiris ini menggunakan pendekatan sosio-legal secara deskriptif-kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum primer dan sekunder terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun pengajuan restitusi secara prosedural berjalan cukup baik melalui koordinasi kelembagaan antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Jaksa Penuntut Umum, eksekusi akhir atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengalami kegagalan yang signifikan. Data empiris dari tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan bahwa dari 14 kasus TPPO yang restitusinya dikabulkan oleh hakim, hanya 1 kasus yang berhasil direalisasikan secara finansial kepada korban. Hambatan-hambatan utama meliputi: (1) celah hukum struktural pada Pasal 50 Ayat (4) UU TPPO yang memungkinkan pelaku memilih pidana kurungan pengganti maksimal satu tahun daripada membayar ganti rugi finansial; (2) ketidakmampuan finansial pelaku; serta (3) kurangnya penelusuran aset secara proaktif oleh penegak hukum selama penyidikan awal. Akibatnya, restitusi tetap bersifat simbolis, gagal memberikan keadilan substantif dan pemulihan ekonomi nyata bagi korban.

Actions (login required)

View Item