Search for collections on Repository Universitas Maritim Raja Ali Haji

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7337 K/PID.SUS/2024 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENJUALAN ASET DI DESA BERAKIT KABUPATEN BINTAN

RAMADANI, WIDYA and Haryanti, Dewi and Harmain, Irfan (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7337 K/PID.SUS/2024 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PENJUALAN ASET DI DESA BERAKIT KABUPATEN BINTAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

[img] Text (Cover)
Widya Ramadani_190574201044_Ilmu Hukum_COVER.pdf - Published Version

Download (621kB)
[img] Text (Abstrak)
Widya Ramadani_190574201044_Ilmu Hukum_ABSTRAK.pdf - Published Version

Download (96kB)
[img] Text (Bab 1)
Widya Ramadani_190574201044_Ilmu Hukum_BAB 1.pdf - Published Version

Download (157kB)
[img] Text (Daftar Referensi)
Widya Ramadani_190574201044_Ilmu Hukum_DAFTAR REFERENSI.pdf - Published Version

Download (128kB)
[img] Text (Full Teks)
Widya Ramadani_190574201044_Ilmu Hukum_FULL TEKS.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: https://lib.umrah.ac.id/

Abstract

Pemerintah telah mengatur secara tegas mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa melalui berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penyimpangan dalam pengelolaannya masih kerap terjadi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa aset desa merupakan kekayaan desa yang harus dikelola secara tertib, transparan, serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat desa. Salah satu perkara tindak pidana korupsi yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 7337 K/Pid.Sus/2024 yang berkaitan dengan penjualan aset Desa Berakit, Kabupaten Bintan. Dalam perkara tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa terbukti melakukan pengalihan atau penjualan tanah desa yang merupakan bagian dari aset desa dan termasuk dalam ruang lingkup keuangan negara kepada pihak swasta tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk meinganalisis penalaran hukum dalam Puituisan Peingadilan Neigeiri Tanjuingpinang Nomor 34/Pid.Suis-TPK/2023/PN. Tpg Jo Puituisan Mahkamah Aguing Nomor 7337 K/Pid.Suis/2024 seihingga meinimbuilkan peirbeidaan dalam peinjatuihan pidana teirhadap peirkara tindak pidana koruipsi peinjuialan aseit deisa di Deisa Beirakit Kabuipatein Bintan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif juiga dapat dipahami seibagai suiatui peindeikatan yang meingguinakan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan asas-asas huikuim dalam meineilaah suibstansi peiratuiran peiruindang-uindangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan amar putusan bersumber dari perbedaan penilaian pada unsur kerugian keuangan negara, di mana Puituisan Peingadilan Neigeiri Tanjuingpinang Nomor 34/Pid.Suis-TPK/2023/PN. Tpg meniadakan kerugian negara berdasarkan batalnya akta perdata, sedangkan Puituisan Mahkamah Aguing Nomor 7337 K/Pid.Suis/2024 tetap membuktikannya berdasarkan penalaran hukum yang lebih komprehensif dan independen dari hukum perdata. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa inkonsistensi ratio decidendi kedua putusan bersumber dari perbedaan cara memaknai hubungan antara keabsahan hukum perdata dan unsur kerugian keuangan negara, bukan dari perbedaan penilaian fakta persidangan.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionNameNIP / NIDN
UNSPECIFIEDHaryanti, DewiNIDN.1028087201
UNSPECIFIEDHarmain, IrfanNIP.199403022024061003
Subjects: 000_umum > 020 - 029 Library and Information Science (Perpustakaan dan Ilmu Informasi)
300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: user ilmuhukum
Date Deposited: 12 Aug 2026 07:46
Last Modified: 12 Aug 2026 07:46
URI: http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/12058

Actions (login required)

View Item View Item