HANTURRI, ANDRIAN and Ayu, Efritadewi and Ilhamda Fattah, Kaloko (2026) IMPLIKASI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA WISATA PEKERJA MIGRAN INDONESIA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ANDRIAN_HANTURRI_2205040010_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (521kB)
	Text (Abstrak) ANDRIAN_HANTURRI_2205040010_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (313kB)
	Text (BAB I) ANDRIAN_HANTURRI_2205040010_Ilmu Hukum_BAB 1.pdf - Published Version Download (299kB)
	Text (Daftar Pustaka) ANDRIAN_HANTURRI_2205040010_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (297kB)
	Text (Full Teks) ANDRIAN_HANTURRI_2205040010_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penyalahgunaan visa wisata oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di luar negeri merupakan permasalahan yang menimbulkan persoalan hukum keimigrasian dan pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum pidana terhadap PMI yang menyalahgunakan visa wisata untuk bekerja di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pidana terhadap penyalahgunaan visa wisata serta mengkaji penerapan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum serta wawancara dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dan UPT BP2MI Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan visa wisata untuk bekerja merupakan bentuk penyalahgunaan izin keimigrasian karena tidak sesuai dengan tujuan penerbitannya dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyalahgunaan tersebut juga dapat berkaitan dengan pemberian keterangan yang tidak benar dalam proses memperoleh dokumen perjalanan apabila tujuan sebenarnya untuk bekerja disamarkan sebagai kegiatan wisata. Apabila dalam praktiknya terdapat unsur kesengajaan, pemberian keterangan yang tidak benar, penyalahgunaan dokumen perjalanan, atau pemberangkatan PMI secara nonprosedural, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik penegakan hukum, penindakan lebih diarahkan kepada pihak yang merekrut, menempatkan, atau memberangkatkan PMI secara nonprosedural karena memiliki peran aktif dalam memfasilitasi keberangkatan tersebut. Kesimpulannya, penyalahgunaan visa wisata dapat menimbulkan akibat hukum pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi, sehingga diperlukan penguatan pengawasan keimigrasian, edukasi hukum kepada calon PMI, serta koordinasi antarinstansi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan visa wisata dan keberangkatan PMI secara nonprosedural.

Actions (login required)

View Item