FILEMON GULTOM, MARTINUS and Efritadewi, Ayu (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUBARAN IBADAH. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) MARTINUS_FILEMON_GULTOM_2205040166_ILMU_HUKUM_COVER.pdf - Published Version Download (878kB)
	Text (ABSTRAK) MARTINUS_FILEMON_GULTOM_2205040166_ILMU HUKUM_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (365kB)
	Text (BAB 1) MARTINUS_FILEMON_GULTOM_2205040166_ILMU HUKUM_BAB 1.pdf - Published Version Download (396kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) MARTINUS_FILEMON_GULTOM_2205040166_ILMU HUKUM_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (358kB)
	Text (FULL TEKS) MARTINUS_FILEMON _GULTOM_2205040166_ILMU HUKUM_FULL TEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pembubaran ibadah merupakan perbuatan yang melanggar jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan beribadah serta mendapat perlindungan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 303 ayat (3). Namun, dalam praktiknya, masih terjadi tindakan pembubaran yang cukup masif di Indonesia. Selain itu, penanganan perkara pembubaran ibadah menunjukkan ketidakkonsistenan penegakan hukum. Dalam beberapa pembubaran ibadah yang pernah terjadi di Indonesia terdapat perbedaan penanganan, mulai dari ada yang diselesaikan dengan proses peradilan pidana, penyelesaian damai di luar mekanisme restorative justice, hingga tidak ditindaklanjuti secara hukum. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kualifikasi pembubaran ibadah sebagai tindak pidana serta dasar penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pembubaran ibadah sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia dan menganalisis dasar penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran ibadah memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana apabila terbukti mengandung unsur mengganggu, merintangi, atau membubarkan pelaksanaan ibadah sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan tersebut tidak hanya berupa penggunaan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup ancaman, intimidasi, tekanan psikologis, atau tindakan lain yang secara nyata menghambat pelaksanaan ibadah. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ditentukan berdasarkan terpenuhinya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku pembubaran ibadah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidana dan syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi, sehingga diperlukan penerapan hukum yang konsisten guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan beribadah. Kata Kunci:Pertanggungjawaban Pidana, Pembubaran Ibadah, Kebebasan Beragama, Hukum Pidana.

Actions (login required)

View Item