GODSEND, GAN and Suryadi, Suryadi and Harmain, Irfan (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK HARTA BENDA SANDRA DEWI PASCA KASUS KORUPSI HARVEY MOEIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
|
Text (Cover)
GAN_GODSEND_2205040100_Ilmu_Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (1MB) |
|
|
Text (Abstrak)
GAN_GODSEND_2205040100_Ilmu_Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (307kB) |
|
|
Text (Bab I)
GAN_GODSEND_2205040100_Ilmu_Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (456kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
GAN_GODSEND_2205040100_Ilmu_Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (312kB) |
|
|
Text (Full Text)
GAN_GODSEND_2205040100_Ilmu_Hukum - Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Kasus penyitaan harta benda dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Harvey Moeis menimbulkan permasalahan hukum mengenai kedudukan harta benda pasangan yang tidak terlibat dalam tindak pidana serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak kebendaan berdasarkan hukum perdata. Permasalahan ini penting dikaji karena penyitaan aset pasangan pelaku tindak pidana berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan harta serta perlindungan terhadap hak pasangan yang tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum harta benda dalam perkawinan antara Sandra Dewi dan Harvey Moeis menurut hukum perdata serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda pasangan yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dianalisis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, harta yang menjadi objek penyitaan dalam perkara Harvey Moeis berkedudukan sebagai harta Bersama, Kesimpulan tersebut diperkuat oleh pencabutan gugatan keberatan oleh Sandra Dewi, sehingga penyitaan aset tetap berlaku sesuai putusan pidana. Perlindungan hukum terhadap pasangan yang tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi diwujudkan melalui penentuan status hukum harta berdasarkan ketentuan hukum perdata serta mekanisme keberatan pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum perdata memberikan kepastian hukum, perlindungan hak kebendaan, dan kepastian status kepemilikan harta melalui pengaturan normatif yang berlaku serta menjamin keseimbangan antara perlindungan hak pasangan dan kepentingan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara adil, proporsional, dan berkelanjutan.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Subjects: | 300. Ilmu Sosial > 340 Law/Ilmu Hukum > 346 Private Law/Hukum Privat, Hukum Perdata | |||||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Hukum | |||||||||
| Depositing User: | user ilmuhukum | |||||||||
| Date Deposited: | 12 Aug 2026 07:07 | |||||||||
| Last Modified: | 12 Aug 2026 07:07 | |||||||||
| URI: | http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/12323 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
