MANALU, NOVA MARITO and Efritadewi, Ayu and Intan, Dian Mustika (2026) STUDI KOMPARATIF SANKSI PIDANA TERHADAP PEREDARAN ROKOK ELEKTRIK DI INDONESIA DAN SINGAPURA. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) NOVA_MARITO_MANALU_2205040089_Ilmu_Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (540kB)
	Text (Abstrak) NOVA_MARITO_MANALU_2205040089_Ilmu_Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (302kB)
	Text (Bab I) NOVA_MARITO_MANALU_2205040089_Ilmu_Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (464kB)
	Text (Daftar Pustaka) NOVA_MARITO_MANALU_2205040089_Ilmu_Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (279kB)
	Text (Full Text) NOVA_MARITO_MANALU_2205040089_Ilmu_Hukum - Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Rokok elektrik (vape) merupakan produk penghantar nikotin elektrik yang penggunaannya terus meningkat dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti peredaran ilegal, penjualan kepada anak di bawah umur, serta penyalahgunaan cairan yang mengandung zat berbahaya. Perbedaan kebijakan antara Indonesia dan Singapura dalam mengatur peredaran rokok elektrik menjadi isu penting untuk dikaji karena Indonesia menerapkan sistem pengaturan dan pengawasan, sedangkan Singapura menerapkan kebijakan larangan total (zero tolerance policy). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan serta sanksi pidana terhadap peredaran rokok elektrik di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memperbolehkan peredaran rokok elektrik sepanjang memenuhi ketentuan perizinan, cukai, dan pengawasan pemerintah, sedangkan Singapura melarang seluruh bentuk penggunaan, kepemilikan, impor, distribusi, dan penjualan rokok elektrik dengan ancaman denda dan pidana penjara yang lebih berat. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menekankan pengendalian dan pengawasan, sementara Singapura menekankan pencegahan melalui larangan total dan penegakan hukum yang ketat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum Singapura relatif lebih efektif dalam menekan peredaran rokok elektrik ilegal, sedangkan Indonesia masih menghadapi kendala pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat regulasi, pengawasan, dan koordinasi penegakan hukum guna meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat serta mewujudkan kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item