CRYSANDA PUTRI, BUNGA and Nazaki, Nazaki and Fadli Farhan, Adhe (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK (STUDI TOKO MODERN DI KELURAHAN BATU IX KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) BUNGA_CRYSANDA_PUTRI_2205010001_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (286kB)
	Text (Abstrak) BUNGA_CRYSANDA_PUTRI_2205010001_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (321kB)
	Text (Bab I) BUNGA_CRYSANDA_PUTRI_2205010001_Ilmu Pemerintahan_Bab I.pdf - Published Version Download (347kB)
	Text (Daftar Pustaka) BUNGA_CRYSANDA_PUTRI_2205010001_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (308kB)
	Text (Full Teks) BUNGA_CRYSANDA_PUTRI_2205010001_Ilmu Pemerintahan_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kelurahan Batu IX dengan kepadatan penduduk yang tinggi mengalami lonjakan sampah plastik dari swalayan lokal, sehingga memperparah krisis lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ganet yang kini dalam kondisi siaga kritis. Tujuan Penelitian Menganalisis secara mendalam implementasi Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik pada kategori toko modern di wilayah Kelurahan Batu IX. Metode Penelitian Penelitian kualitatif deskriptif berlandaskan teori George C. Edward III yang mengkaji indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sumber data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung bersama informan kunci, mencakup Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang (Ibu Anna Primadona, S.E.), pengelola administrasi swalayan lokal (Swalayan Pinang Sentosa), karyawan kasir ritel modern (Isana Minimarket dan Swalayan Kurnia), serta masyarakat konsumen di Kelurahan Batu IX, serta data sekunder berupa dokumen Perwali No. 14 Tahun 2022, struk belanja, dan dokumentasi lapangan. Hasil Penelitian Pelaksanaan regulasi belum berjalan dengan baik. Alur transmisi informasi formal dari DLH belum terserap merata oleh swalayan lokal menengah, petunjuk teknis kriteria kantong belanja ramah lingkungan dan mekanisme biaya plastik berbayar dua ratus rupiah masih belum jelas, serta DLH tidak memiliki kewenangan hukum untuk memberikan sanksi denda langsung. Keterbatasan anggaran operasional, minimnya personil pengawas, ketiadaan database administratif spasial sebaran toko modern aktif, dan tidak tersedianya Prosedur Operasional Standar (SOP) pengawasan baku menyebabkan sebagian pemilik swalayan mengambil keputusan kompromi untuk tetap menyediakan kantong plastik sekali pakai secara gratis demi mengamankan omzet usaha dan mencegah konflik dengan konsumen di meja kasir. Kendati demikian, ritel nasional seperti Isana Minimarket menunjukkan respons proaktif dengan menempelkan salinan peraturan di toko dan menyediakan kantong ramah lingkungan berbayar. Kesimpulan Implementasi regulasi belum berjalan optimal akibat ketiadaan instruksi teknis yang detail, rendahnya frekuensi pengawasan harian, serta pola koordinasi antarinstansi yang masih bersifat sektoral mandiri tanpa melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan pemerintah Kelurahan Batu IX secara terpadu di lapangan.

Actions (login required)

View Item